JAKARTA, KOMPAS – Sidang gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akhirnya dihentikan. Majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana gugur karena obyek sengketa telah dibatalkan atau dicabut.
“Mengadili, menyatakan gugatan Penggugat gugur,” kata Ketua Majelis Hakim Rahmadi dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026). Majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 457.000.
PTUN Jakarta menggelar sidang gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming mulanya dibuka pada pukul 10.00. Agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat secara konvensional.
Namun, majelis hakim kemudian memutuskan untuk menunda sidang selama tiga jam karena ada permohonan untuk menghentikan pemeriksaan perkara. Permohonan tersebut datang dari pihak penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, Denny Indrayana, serta pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Serial Artikel
Kemendikdasmen Cabut Suket SMA Gibran, Hakim PTUN Diminta Stop Persidangan
Majelis hakim PTUN Jakarta tengah menimbang apakah sidang gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran akan dihentikan atau dilanjutkan.
Setelah bermusyawarah selama masa skorsing berlangsung, majelis hakim menyatakan bahwa sudah tidak terbuka ruang untuk pemeriksaan atau pembuktian dalam perkara tersebut. Perkara suket penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan ditutup.
Permohonan pemberhentian perkara yang diajukan pihak penggugat dan tergugat menjadi pertimbangan hakim. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga telah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran. Surat keputusan pencabutan itu pun telah diserahkan kepada majelis hakim PTUN.
Majelis hakim juga mencermati putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya. Dalam putusan kasasi, MA membatalkan surat keterangan penyeteraan pendidikan SMA Gibran yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen pada tahun 2019 lalu.
Karena itu, menurut majelis hakim, jika persidangan tetap dilanjutkan, putusan yang terbentuk akan bersifat sia-sia atau illusoir.
“Dalam konteks negara hukum, Indonesia, yang berkedaulatan rakyat tersebut, hukum harus berada bersama rakyat, bahkan menjadi jiwa rakyat, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat dan tuntutan demokrasi yang berkembang dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini,” kata Rahmadi.
Hakim juga menegaskan, putusan gugur tersebut juga ditetapkan guna menghentikan polemik berkepanjangan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap tugas pemerintah dalam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, bangsa, dan negara.
Putusan sidang itu sebelumnya sudah diperkirakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Yusril memperkirakan, perkara itu akan menghadapi persoalan hukum menyangkut obyek sengketa. Dengan telah dicabutnya suket berarti tidak ada lagi obyek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.
"Kalau obyek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena obyek sengketanya sudah tidak ada lagi," jelas Yusril pada Kamis pagi.
Selain itu, menurut Yusril, putusan kasasi MA telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Jika sebelumnya Suket penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sementara itu, pada Kamis sekitar pukul 11.16, Gibran telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR. Melalui surat tersebut, Gibran menegaskan bahwa keputusan itu diambil atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.
”Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan petikan surat yang diserahkan oleh Gibran.
