JAKARTA, KOMPAS.TV- Uang pensiun wakil presiden menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming menyatakan berhenti dari jabatan Wapres RI, Kamis (12/11/2026).
Gibran menjelaskan, keputusan berhenti dari jabatan Wapres diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Putra sulung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyatakan keputusan tersebut didasari kesadaran serta kecintaannya kepada seluruh rakyat Indonesia.
"Oleh sebab itu, hari ini, 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang, dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik," ujarnya dalam video Setwapres RI.
Baca Juga: Wapres Gibran Bicara soal Pertemuan dengan Presiden Prabowo | SAPA MALAM
Lantas, apakah Gibran tetap berhak mendapatkan uang pensiun meski sudah berhenti dari jabatan wapres?
Besaran Uang Pensiun WapresMelansir laman Badan Kepegawaian Negara, ketentuan mengenai hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 Ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,"
Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pemberhentian dengan hormat mencakup sejumlah kondisi, salah satunya berhenti atas permintaan sendiri. Pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat sebagaimana dijelaskan dalam PP tersebut.
Namun, hak pensiun tetap bergantung pada status pemberhentian resmi yang bersangkutan. Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa besaran pensiun pokok mantan presiden dan wakil presiden adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Artinya, pensiun tersebut dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan yang diperoleh selama menjabat. Selain pensiun pokok, mantan presiden dan wakil presiden juga berhak mendapatkan sejumlah tunjangan dan pembiayaan lain.
Hal itu diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, yang mencakup:
1. Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
2. Biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon.
3. Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.
Selain uang pensiun dan tunjangan, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak memperoleh fasilitas dari negara. Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan wakil presiden masing-masing diberikan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Baca Juga: Yusril Jelaskan Mekanisme Jika Gibran Mengundurkan Diri sebagai Wapres
Negara juga menyediakan kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi. Adapun pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978. Sementara itu, Pasal 10 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- Uang pensiun wapres
- Wapres gibran
- gibran berhenti dari jabatab wapres
