PDI Perjuangan menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi menyeluruh terhadap kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia.
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian pejabat negara, tetapi juga menyangkut legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, serta tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Hasto mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap praktik demokrasi yang hanya mengedepankan prosedur hukum, tetapi mengabaikan etika dan moral dalam penyelenggaraan kekuasaan.
“Praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral pada akhirnya akan berujung pada kerapuhan,” tegas Hasto.
Menurut Hasto, dalam perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno, kekuasaan seharusnya lahir dari proses memahami persoalan rakyat, bangsa, dan negara.
Legitimasi seorang pemimpin, kata dia, harus dibangun melalui gagasan, pemikiran, serta perjuangan bersama rakyat.
Ia menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan bangsa.
“Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal,” ujarnya.
Hasto juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional. Menurutnya, proses demokrasi harus dilaksanakan melalui pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.
Dari sisi konstitusi, PDI Perjuangan kembali menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, seluruh warga negara harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada pihak yang berada di atas konstitusi.
Hasto menyampaikan bahwa Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan senantiasa mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persyaratan usia minimum dan pendidikan Wakil Presiden, Hasto menekankan pentingnya menghormati independensi kekuasaan kehakiman serta menjaga kepastian hukum.
Namun, menurutnya, pengunduran diri dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus tanggung jawab konstitusional maupun meniadakan kebutuhan untuk mengevaluasi proses kelembagaan yang telah berlangsung.
“PDI Perjuangan menghormati setiap hak konstitusional yang dimiliki warga negara, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum,” kata Hasto.
Ia sekaligus menekankan bahwa seluruh proses ketatanegaraan harus diselesaikan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
Lebih lanjut, Hasto menilai demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui prosedur hukum. Demokrasi juga membutuhkan keutamaan moral dan keteladanan dari para pemimpin.
Menurutnya, sesuatu yang dinilai sah secara prosedural tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis di hadapan rakyat.
Jabatan publik tidak boleh dijadikan instrumen untuk memenuhi ambisi pribadi ataupun mereproduksi kekuasaan melalui praktik feodalisme dan intervensi kekuasaan.
“Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya,” tegasnya.
Hasto pun mengingatkan prinsip Satyam Eva Jayate atau kebenaran pada akhirnya akan menang sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui momentum tersebut, PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik untuk melakukan koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, memperkuat independensi lembaga negara, menegakkan supremasi hukum, serta memulihkan etika demokrasi.
“Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat,” pungkas Hasto.(faz/ham)
