Pantau - Fraksi Partai Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai sikap kenegarawanan yang patut dihormati dan diapresiasi di tengah dinamika politik nasional.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, menyampaikan pandangan tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
"Atas keputusan mengundurkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap kenegarawanan yang patut dihormati," ucap Melchias.
Menurut Melchias, keberanian seorang pemimpin menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya merupakan cerminan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah perbedaan pandangan politik dan fragmentasi opini publik.
Fraksi Partai Golkar MPR memandang keputusan Gibran sebagai langkah politik yang perlu dihargai karena dinilai menunjukkan perhatian terhadap kepentingan bangsa di tengah perkembangan situasi politik dalam negeri.
Golkar Apresiasi Pengabdian Gibran Selama Mendampingi PrabowoSelain menghormati keputusan pengunduran diri tersebut, Fraksi Partai Golkar MPR menyampaikan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, dan berbagai karya Gibran selama menjalankan tugas sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Melchias mengatakan setiap kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi pengabdian yang dilandasi niat baik untuk kepentingan bangsa tetap layak mendapatkan penghormatan.
"Kami menyadari bahwa setiap kepemimpinan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, setiap pengabdian yang dilandasi niat baik untuk bangsa dan negara patut dihormati dan dihargai," katanya.
Fraksi Partai Golkar MPR juga meyakini pengalaman dan kemampuan Gibran selama menjalankan tugas pemerintahan masih dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia meskipun tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden.
"Kami juga meyakini bahwa bangsa dan negara Indonesia akan tetap membutuhkan pikiran, tenaga, pengalaman, dan karya Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk terus mengabdi kepada Ibu Pertiwi dalam berbagai bidang kehidupan," ujarnya.
Melchias berharap keputusan politik Gibran dapat menjadi jalan terbaik untuk menjaga dan memperkuat persatuan bangsa setelah munculnya berbagai perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Fraksi Partai Golkar MPR juga berharap perdebatan politik yang tidak produktif segera berakhir agar perhatian nasional kembali diarahkan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menurut Melchias, dinamika pergantian kepemimpinan nasional tidak seharusnya hanya dipandang sebagai proses perpindahan kekuasaan di antara elite politik.
Ia menegaskan setiap perubahan kepemimpinan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung perbaikan kehidupan rakyat.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri Langsung kepada Pimpinan MPRGibran Rakabuming Raka menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR pada Kamis siang (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Gibran dan Ketua MPR Ahmad Muzani bersama para wakil ketua MPR di kompleks parlemen, Jakarta.
Pertemuan yang membahas penyerahan surat pengunduran diri itu berlangsung selama kurang lebih 20 menit.
Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menjalankan tahapan pengisian jabatan wakil presiden sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Proses tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemerintahan setelah keputusan Gibran melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden.
MPR Miliki Waktu 60 Hari, Prabowo Diberi 14 Hari Ajukan Dua Calon WapresKetua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki batas waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Dua nama yang diajukan Presiden Prabowo selanjutnya akan mengikuti proses pemilihan pengganti wakil presiden melalui mekanisme yang dilaksanakan MPR.
Ketentuan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Konstitusi juga mengatur bahwa pemilihan wakil presiden pengganti harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut mengalami kekosongan.
MPR Jadwalkan Rapat Gabungan Jumat untuk Bahas Pengganti GibranSebagai tindak lanjut pengunduran diri Gibran, MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas langkah-langkah kelembagaan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Salah satu agenda utama rapat tersebut adalah membahas pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi permintaan pengajuan dua nama calon wakil presiden.
Surat tersebut akan menjadi bagian dari tahapan awal proses pemilihan wakil presiden pengganti melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Proses pengisian jabatan wakil presiden menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional karena berkaitan dengan kesinambungan pemerintahan dan pelaksanaan agenda pembangunan.
Fraksi Partai Golkar MPR berharap seluruh tahapan pergantian kepemimpinan dapat berjalan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan menjaga persatuan bangsa.
Golkar juga menekankan pentingnya memastikan agenda pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah proses pergantian wakil presiden.
