JAKARTA, KOMPAS - Bekas pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal, divonis 9 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi pengurusan kepabeanan kargo impor. Hakim menilai Rizal bersalah karena terbukti telah menerima suap dan gratifikasi dari perusahaan logistik Blueray Cargo.
Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut Rizal dihukum 11 tahun 6 bulan penjara. Sementara, selain vonis penjara, hakim juga menjatuhkan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rizal dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp 1 miliar," ujar Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam sidang itu, Brelly didampingi hakim anggota Edward Agus dan Nofalinda Ariyanti.
Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Rizal berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 15,7 miliar. Uang pengganti tersebut harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan tetap.
Apabila terpidana tidak dapat memenuhi tenggat waktu, jaksa berhak menyita aset terpidana. Selanjutnya, bila aset yang disita tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
Hakim mengungkapkan, hal yang memberatkan Rizal adalah perbuatannya bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi. Bukan hanya itu, hakim juga menilai perbuatan Rizal telah mencederai citra dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan.
Sementara itu, pengabdian Rizal selama 27 tahun sebagai PNS serta statusnya yang belum pernah dihukum dinilai hakim sebagai hal yang meringankan. Hal yang meringankan lainnya adalah terdakwa tersebut tergolong berprestasi.
Rizal merupakan bekas Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Hakim menilai Rizal terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi bersama dengan bekas Kepala Subdirektorat Intelijen DJBC Sisprian Subiaksono, dan bekas Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I DJBC Orlando Hamonangan Sianipar.
Sesuai dengan dakwaan jaksa, Rizal bersama dua koleganya menerima suap berupa uang sebesar Rp 61,7 miliar, serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1,8 miliar. Rizal menerima sekitar Rp 14 miliar, Sisprian sekitar Rp 7 miliar, sedangkan Orlando menerima sekitar Rp 4,05 miliar.
Berdasarkan fakta persidangan, uang tersebut diterima dari logistik Blueray Cargo. Uang tersebut diberikan sebagai “hadiah” untuk meloloskan barang-barang impor perusahaan.
Aksi suap-menyuap ini telah berlangsung sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Aksi ini dimulai dalam pertemuan tertutup di ruang kerja Kepala Subdirektorat Intelijen DJBC, di mana para pihak menyepakati komitmen “kerjasama”.
Sebulan setelahnya, yakni pada Februari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Lampung. Dari operasi tersebut, KPK menyita uang tunai dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura senilai Rp 7,5 miliar sebagai barang bukti awal dalam perkara suap ini.
Selain Rizal, hakim juga sudah menjatuhkan hukuman kepada tiga pejabat korporasi logistik tersebut sebagai pihak penyuap. Majelis hakim memvonis John Field dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, serta Dedy Kurniawan dan Andri dengan masing-masing pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta.
Sementara itu, menanggapi putusan hakim tersebut, Rizal melalui tim kuasa hukumnya menyatakan masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding.
Hal senada juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum KPK. Jaksa akan memanfaatkan waktu tujuh hari ke depan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
