Surabaya (beritajatim.com) – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan spekulasi mengenai figur penggantinya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Akademisi dan pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menyebut Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai dua figur yang menarik dianalisis dari perspektif konsolidasi kekuasaan.
Menurut Surokim, kedua nama tersebut mewakili dua pendekatan politik berbeda, yakni memperluas koalisi dengan merangkul PDI Perjuangan atau memperkuat koordinasi internal pemerintahan melalui figur yang dekat dengan Presiden. Pilihan tersebut berkaitan dengan kebutuhan Prabowo menjaga stabilitas koalisi sekaligus memastikan efektivitas pemerintahan.
“Ini menarik dilihat dalam perspektif coalitional presidentialism. Presiden dalam sistem multipartai harus terus mengelola dukungan politik agar pemerintahan efektif. Pertanyaannya, apakah Prabowo membutuhkan perluasan koalisi atau justru penguatan kendali terhadap koalisi yang sudah ada?” ujar Surokim, Kamis (12/11/2026).
Puan Maharani dan Peluang Perluasan Koalisi
Surokim menyebut Puan memiliki modal politik berupa pengalaman memimpin DPR, pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta posisi strategis di PDI Perjuangan. Jika dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden, Puan berpotensi membuka ruang kerja sama politik yang lebih luas antara Prabowo dan partai berlambang banteng tersebut.
“Dari perspektif perluasan koalisi, Puan memiliki posisi yang menarik. Kehadirannya berpotensi membuka ruang kerja sama yang lebih terstruktur dengan PDI Perjuangan. Ini bisa memperluas basis dukungan politik pemerintahan sekaligus membangun jembatan komunikasi dengan kekuatan politik yang memiliki sejarah dan basis kelembagaan kuat,” jelasnya.
Namun, masuknya figur penting PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan juga memiliki tantangan. Kesepahaman mengenai arah kebijakan, pembagian peran, dan hubungan politik antarpemimpin partai perlu dibangun agar kerja sama berjalan efektif.
“Memperluas koalisi dapat memperbesar dukungan politik, tetapi juga menambah kompleksitas pengelolaannya. Semakin banyak kepentingan yang harus diakomodasi, semakin besar kebutuhan akan komunikasi, negosiasi, dan kesepahaman kebijakan,” katanya.
Dasco dan Penguatan Kendali Internal
Berbeda dengan Puan, Sufmi Dasco Ahmad dinilai merepresentasikan pendekatan penguatan koordinasi internal pemerintahan. Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Dasco memiliki pengalaman mengelola komunikasi politik dan hubungan antarkekuatan di parlemen.
Kedekatan organisasi dan jalur komunikasi politik yang telah terbangun dengan Prabowo menjadi modal tersendiri. Kondisi tersebut berpotensi memperpendek proses koordinasi dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
“Kalau Puan mencerminkan kemungkinan perluasan koalisi, Dasco mencerminkan pilihan penguatan koordinasi internal. Keuntungannya terletak pada kesamaan latar belakang politik, hubungan kerja yang sudah terbangun, dan potensi memperpendek proses pengambilan keputusan,” ujar Surokim.
Meski demikian, pilihan terhadap figur dari partai Presiden juga memiliki konsekuensi politik. Partai-partai pendukung lain perlu tetap memperoleh ruang agar keseimbangan dan rasa memiliki dalam koalisi terjaga.
“Koordinasi internal mungkin lebih mudah, tetapi persoalan berikutnya adalah bagaimana menjaga rasa memiliki dari seluruh anggota koalisi. Jangan sampai penguatan kendali di satu sisi justru menimbulkan jarak politik dengan mitra koalisi lainnya,” jelasnya.
Keseimbangan Koalisi dan Konstitusi
Surokim menjelaskan, pilihan Puan maupun Dasco dapat dibaca melalui dua pendekatan konsolidasi kekuasaan. Perluasan koalisi berpotensi memperkuat dukungan politik dan legitimasi pemerintahan, sedangkan penguatan lingkaran internal dapat mempercepat koordinasi serta memperjelas arah kepemimpinan.
Keduanya memiliki risiko apabila tidak dikelola dengan baik. Koalisi yang semakin luas membutuhkan negosiasi lebih kompleks, sementara lingkaran kepemimpinan yang terlalu tertutup berpotensi mempersempit keberagaman pandangan dalam pengambilan keputusan.
“Persoalannya bukan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau siapa yang membawa dukungan partai paling besar. Ukurannya adalah apakah konfigurasi baru mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan, menjaga keseimbangan koalisi, dan memperkuat akuntabilitas kekuasaan,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Presiden harus mampu menjaga keselarasan kepemimpinan sekaligus memberikan masukan kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Wakil presiden harus mampu bekerja dalam satu arah kepemimpinan dengan Presiden, tetapi tetap memiliki kapasitas memberikan masukan yang objektif. Pemerintahan yang efektif membutuhkan loyalitas kelembagaan sekaligus kemampuan melakukan koreksi dari dalam,” katanya.
Surokim menegaskan, nama Puan dan Dasco masih sebatas kemungkinan politik dan belum menjadi keputusan resmi. Pengisian jabatan Wakil Presiden juga harus mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
“Pengisian jabatan wakil presiden merupakan keputusan strategis bagi negara. Kalkulasi koalisi tentu penting, tetapi kualitas kepemimpinan, integritas, kemampuan menjalankan pemerintahan, dan tanggung jawab konstitusional harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Direktur Eksekutif The SaS Institute tersebut.
Pada akhirnya, Surokim menyebut Presiden Prabowo menghadapi pilihan konsolidasi politik yang memiliki konsekuensi berbeda. Keputusan tersebut harus menghasilkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan tetap berjalan dalam koridor konstitusi. [kun]
