Jakarta, VIVA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak hanya menjadi perhatian terkait proses pengisian posisi yang ditinggalkannya. Hal seperti hak keuangan dan fasilitas negara yang berpotensi diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat, juga menjadi sorotan.
Termasuk, rumah kediaman bagi mantan Wakil Presiden. Ketentuan mengenai fasilitas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 8, mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, kendaraan milik negara, sekaligus sopir.
Lebih terperinci, standar rumah kediaman tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022. Penyediaannya dapat dilakukan melalui pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah yang kemudian dibangun rumah, atau pembangunan maupun peremajaan rumah di atas lahan milik pribadi.
Dari sisi ukuran, rumah untuk mantan Wakil Presiden dapat dibangun di atas tanah dengan luas maksimal 1.500 meter persegi apabila berlokasi di DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar Jakarta, luas tanahnya harus memiliki nilai yang setara dengan batas yang berlaku di ibu kota.
Sementara itu, luas keseluruhan lantai bangunan juga dibatasi maksimal 1.500 meter persegi dan harus mengikuti ketentuan tata ruang.
Mengutip dari Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022, bangunan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden memiliki keluasan seluruh lantai bangunan paling banyak seluas 1.500 m2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
Lokasi dan Fasilitas Rumah Mantan Wapres
Selain ukuran, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan terkait lokasi dan kelayakan rumah. Kediaman tersebut harus berada di wilayah Indonesia, mudah dijangkau melalui jaringan jalan, serta tidak menyulitkan penanganan keamanan dan keselamatan mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Bagian dalam rumah juga harus menunjang aktivitas penghuninya. Persyaratannya mencakup tata ruang yang nyaman, penggunaan bahan bangunan yang memenuhi standar kekuatan dan keamanan, serta fasilitas sesuai kebutuhan dan kenyamanan penghuni.
