JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menerima delapan permohonan perlindungan terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan yang menyasar Presiden. Saat ini, seluruh permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan dan para pemohon berstatus sebagai saksi.
Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima permohonan perlindungan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.
Meski demikian, LPSK tetap membuka kesempatan bagi pihak dengan status berbeda, termasuk JC, untuk mengajukan permohonan perlindungan.
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator," ujar Sri, Kamis (12/11/2026).
