jpnn.com, JAKARTA - Menjelang alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini minta pemerintah daerah bersiap. Ini agar proses alih status PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu bisa maksimal.
"Pemda harus memastikan PPPK Paruh Waktu tetap melaksanakan tugas selama penataan berlangsung, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, serta memenuhi kebutuhan pegawai melalui pengadaan ASN," kata MenPANRB Rini, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA: PPPK Paruh Waktu Jadi ASN Penuh, Tidak Semua di Pusat
Dia menambahkan penjelasan lebih lanjut berada pada Kementerian Dalam Negeri.
Pengalihan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme pengalihan dengan dasar Peraturan MenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.
BACA JUGA: Belum Ada Kepastian Alih Status, Nasib 1.987 PPPK Paruh Waktu Palembang Masih Menggantung
"Sampai pengalihan dilaksanakan, gajinya tetap menjadi tanggung jawab instansi tempat bekerja sesuai perjanjian kerja," terangnya.
Sebagai pengingat, pemerintah dan DPR RI pada 6 November 2026 telah memutuskan lima hal sebagai berikut:
BACA JUGA: Gaji PPPK Paruh Waktu Naik, Ada yang 20%
1. PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi;
2. PPPK Penuh Waktu berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027;
3. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dengan batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan.
4. Guru non-ASN berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 dengan pengaturan khusus;
5. Ketentuan yang sama berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis; serta rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2026. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
