HARIAN.FAJAR.CO.ID– Ada yang keliru dengan cara Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memandang pers. Kritik yang semestinya menjadi vitamin bagi pemerintahan justru dianggap sebagai serangan. Jurnalis yang menjalankan tugas mencari, menguji, dan menyampaikan fakta seolah-olah diposisikan sebagai lawan yang harus ditertibkan. Lebih memprihatinkan lagi, muncul ungkapan bernada ancaman yang menyentuh keselamatan jurnalis, bahkan membawa-bawa istilah penghalalan darah.
Pernyataan tersebut bukan sekadar ucapan biasa seorang kepala daerah. Ia mencerminkan persoalan serius tentang bagaimana kekuasaan memandang kritik dan kebebasan pers. Apalagi, pernyataan itu disampaikan oleh seorang wali kota, pejabat publik yang memperoleh mandat dari rakyat untuk mengurus kepentingan masyarakat, bukan untuk mengatur bagaimana media harus memberitakan pemerintahannya.
Tasming Hamid perlu memahami satu hal mendasar bahwa jabatan wali kota bukan tiket untuk kebal kritik. Ia dipilih oleh rakyat, bekerja menggunakan anggaran negara, dan menerima gaji serta berbagai fasilitas dari uang publik yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, sudah menjadi kewajibannya mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan kepada rakyat, termasuk ketika pertanggungjawaban itu datang melalui pemberitaan media yang tidak menyenangkan dirinya.
Jangan sampai seorang kepala daerah lupa bahwa kekuasaan yang sedang dinikmatinya bukan milik pribadi. Kantor wali kota bukan ruang kekuasaan keluarga, pemerintah daerah bukan perusahaan pribadi, dan jurnalis bukan pegawai yang bisa diperintah untuk menulis sesuai selera penguasa.
Lebih jauh, logika Tasming yang mempersoalkan media karena menerima kontrak atau peluang iklan dari pemerintah daerah juga patut dikritisi. Kerja sama iklan tidak pernah berarti pembelian loyalitas redaksi. Kontrak publikasi bukan kontrak untuk membungkam kritik. Media tetap memiliki independensi editorial, sementara pemerintah tetap berkewajiban membuka diri terhadap pengawasan.
Jika ada pemberitaan yang keliru, bantahlah dengan data. Jika ada fakta yang tidak sesuai, gunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada kritik yang dianggap tidak berdasar, tunjukkan bagian mana yang salah beserta bukti dan penjelasannya. Begitulah cara pejabat publik menghadapi kritik dalam negara demokrasi, bukan dengan intimidasi, ancaman, atau ungkapan yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran kekerasan terhadap jurnalis.
Ungkapan mengenai penghalalan darah jurnalis bukan perkara sepele yang bisa berlindung di balik alasan emosi atau candaan. Ketika kalimat bernada ancaman keluar dari mulut seorang kepala daerah, dampaknya tidak berhenti pada ruangan tempat pernyataan itu disampaikan. Ada pesan berbahaya yang bisa menjalar kepada masyarakat, aparat, bahkan pihak-pihak yang selama ini merasa terganggu oleh kerja jurnalistik.
Jurnalis bekerja dengan risiko yang tidak kecil. Mereka turun ke lapangan, mengumpulkan informasi, mengonfirmasi narasumber, dan mengungkap persoalan yang terkadang justru ingin disembunyikan oleh pemegang kekuasaan. Mereka menjalankan fungsi kontrol sosial demi memastikan masyarakat mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah dengan uang dan mandat yang diberikan rakyat.
Karena itu, perlu ditegaskan kepada Tasming Hamid bahwa jurnalis bukan humas pemerintah. Mereka tidak bekerja untuk wali kota, tidak mengabdi kepada kepala dinas, apalagi menjadi corong kekuasaan. Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Justru kepala daerah yang baik semestinya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi. Tidak semua pemberitaan negatif berarti serangan. Tidak semua sorotan media merupakan upaya mencari kesalahan. Bisa jadi, apa yang dianggap sebagai pemberitaan yang membesar-besarkan persoalan oleh pemerintah merupakan masalah nyata yang selama ini dirasakan masyarakat, tetapi belum mendapatkan penyelesaian.
Jika pemerintah Parepare merasa telah bekerja dengan baik, mengapa harus takut diberitakan? Jika kebijakan sudah sesuai aturan, mengapa harus alergi terhadap pertanyaan? Dan jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa kehadiran jurnalis justru dipandang sebagai ancaman?
Pemerintahan yang kuat tidak diukur dari seberapa keras kepala daerah membungkam kritik, melainkan dari seberapa lapang ia menerima koreksi. Pemimpin yang matang tidak akan merasa martabatnya runtuh hanya karena kebijakannya dipertanyakan. Sebaliknya, pemimpin yang antikritik justru sedang menunjukkan betapa rapuhnya ruang demokrasi di bawah kepemimpinannya.
Pernyataan Tasming juga semestinya menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi terhadap sikap dan perilaku kepala daerah perlu dilakukan. Jangan sampai ancaman terhadap kebebasan pers dianggap sebagai persoalan komunikasi biasa yang selesai dengan klarifikasi atau permintaan maaf tanpa pertanggungjawaban. Kemendagri perlu menilai secara serius pernyataan tersebut dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
AJI Makassar pun tepat mengecam pernyataan itu dan mengingatkan bahwa segala bentuk pengendalian, intimidasi, maupun penghalangan kerja jurnalistik bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pers. Perlindungan terhadap jurnalis bukan semata-mata perlindungan terhadap profesi, melainkan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk tahu.
Tasming Hamid harus menyadari bahwa menjadi wali kota berarti bersedia diawasi. Ia tidak hanya dipilih untuk menikmati fasilitas jabatan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat Parepare. Pajak rakyat yang membiayai jalannya pemerintahan bukan untuk membeli kepatuhan media, apalagi menjadi alasan bagi pejabat untuk menuntut pemberitaan yang menyenangkan kekuasaan.
Jangan jadikan kritik sebagai musuh. Jangan jadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan. Dan jangan pernah menganggap ancaman terhadap keselamatan wartawan sebagai hal biasa.
Sebab, ketika seorang wali kota mulai merasa lebih berkuasa daripada kritik, yang sedang terancam bukan hanya kebebasan pers, melainkan juga demokrasi dan hak rakyat untuk mengawasi pemerintahannya sendiri.
Tasming Hamid harus ingat bahwa rakyat memberinya jabatan, rakyat membiayai pemerintahannya, dan rakyat pula yang berhak mengawasinya. Jurnalis hanya menjalankan salah satu cara agar hak rakyat itu tetap hidup. (*)
