JAKARTA, DISWAY.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
Keputusan itu sekaligus membatalkan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi dasar penerbitan Suket penyetaraan pendidikan Gibran.
Dokumen pencabutan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin.
Dalam keputusan tersebut, Kemendikdasmen mencabut Suket tertanggal 6 Agustus 2019. Dokumen itu juga ditarik dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya serta dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.
BACA JUGA:Gibran Mundur, Eks Ketua BEM UGM Usulkan Lakukan Perlawanan, Laporkan Jokowi ke KPAI!
Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Melalui putusan kasasi tersebut, MA mengabulkan gugatan Subhan Palal dan menyatakan Suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Prof. Atip Latipulhayat, mengonfirmasi bahwa SK pencabutan tersebut telah diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam persidangan pada Kamis, 12 November 2026.
Penyerahan dokumen tersebut berdampak pada kelanjutan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang diajukan PT Mercy Toga Kirana.
BACA JUGA:Gibran Mundur, Eks Ketua BEM UGM Usulkan Lakukan Perlawanan, Laporkan Jokowi ke KPAI!
PTUN kemudian menyatakan gugatan tersebut gugur karena objek sengketa berupa Suket penyetaraan pendidikan telah dicabut pemerintah.
Atip menyebut putusan tersebut mengakhiri persoalan hukum terkait keabsahan Suket penyetaraan pendidikan Gibran.
Dengan pencabutan tersebut, Suket penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
