Bareskrim Polri mengungkap dua perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.
Dalam salah satu perkara, para korban dijanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp 620 juta, gaji bulanan 3.000 dolar AS, hingga biaya keberangkatan gratis ke Rusia.
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah mengatakan, tawaran tersebut merupakan salah satu modus baru perdagangan orang yang menyasar masyarakat melalui lowongan pekerjaan di luar negeri.
“Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus yang fantastis merupakan modus baru daripada perdagangan orang yang menempatkan korban pada risiko yang sangat tinggi, karena korban dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, tanpa kontrak yang jelas, dan tanpa jaminan keselamatan,” kata Nurul dalam konferensi pers, Kamis (12/11).
Dalam perkara pertama, polisi mengungkap perekrutan lima WNI laki-laki pada Maret hingga Agustus 2026. Para korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, atau tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Mereka dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS dan bonus penandatanganan kontrak sebesar 10.000 dolar AS setelah tiba di Rusia. Namun, berdasarkan penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Para korban justru diduga dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Polisi menetapkan satu tersangka berinisial MI yang bertugas sebagai penanggung jawab perekrutan. Tersangka menawarkan lowongan, mengarahkan kandidat, hingga mengurus keberangkatan korban.
Dari aktivitas tersebut, MI memperoleh keuntungan sebesar 1.000 dolar AS untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.
Dalam perkara ini, polisi mengamankan dua telepon genggam, satu laptop, dokumen rekening tabungan, buku catatan pengurusan pemakaman dan asuransi kematian, serta perjanjian perekrutan personel militer.
Sementara dalam perkara kedua, perekrutan dilakukan melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Para pelaku menyebarkan informasi lowongan menjadi tentara bayaran Rusia melalui grup pencarian kerja luar negeri.
Tawaran tersebut menjanjikan bonus bergabung 35.000 dolar AS, gaji 3.000 dolar AS per bulan, dan biaya keberangkatan gratis. Calon korban hanya diminta menyerahkan foto paspor dan KTP.
Penyidik menemukan proses perekrutan dilakukan secara berjenjang, mulai dari perekrut lokal hingga agen perantara yang terhubung dengan agen di Rusia. Para korban juga ditampung di hotel dekat bandara sebelum diberangkatkan.
Bahkan, visa yang digunakan merupakan visa turis atau liburan, bukan visa kerja. Para korban juga diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi.
Dalam perkara kedua ini, polisi menetapkan dua tersangka, yakni IG dan AS.
IG berperan mencari kandidat melalui media sosial dan relasi, menampung mereka di hotel transit, serta mengantar hingga bandara. Dari setiap kandidat yang direkrut, IG memperoleh komisi sebesar 1.600 dolar AS atau sekitar Rp 28 juta.
Sementara AS berperan sebagai agen perantara lokal yang terhubung dengan agen di Rusia. Ia meneruskan dokumen kandidat untuk pengurusan visa dan tiket serta membiayai akomodasi. AS memperoleh keuntungan sebesar 1.515 dolar AS melalui dompet aset kripto.
Dari tujuh WNI yang direkrut dalam perkara kedua, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada 9 dan 20 September 2026. Mereka berinisial AM, HW, AD, dan MI. Sementara tiga orang lainnya, yakni HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
“Apabila sejak awal terdapat proses perekrutan, tipu muslihat, ataupun iming-iming, pemanfaatan kerentanan ekonomi korban, pengiriman ke luar negeri, serta tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menempatkan korban dalam kondisi yang eksploitatif, maka aparat penegak hukum akan melihat dari perspektif tindak pidana perdagangan orang,” ujar Nurul.
Dalam kedua perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
