Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, menghadapi tuntutan hukuman penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Syahrur Rahman, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bima pada Kamis (12/11/2026).
Selain pidana badan, jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar. JPU menegaskan bahwa terdapat konsekuensi hukum tambahan jika denda tersebut tidak dipenuhi.
"Oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan penjara seumur hidup dan membayar denda Rp1 miliar," kata Syahrur Rahman di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Rifai.
Jaksa menjelaskan bahwa jika dalam jangka waktu satu tahun denda tersebut tidak dibayarkan, maka aset atau harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk negara.
Apabila nilai aset yang disita tidak mencukupi, maka hukuman denda akan digantikan dengan pidana kurungan tambahan selama 190 hari.
Dalam pertimbangannya, JPU menilai tindakan Didik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap institusi Polri dan tugas negara.
Sebagai seorang perwira, Didik dianggap tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat, melainkan justru terlibat dalam peredaran narkoba yang bertentangan dengan kebijakan negara.
Selain itu, sikap terdakwa yang dinilai tidak kooperatif dan tidak mengakui perbuatannya menjadi faktor pemberat dalam tuntutan tersebut.
Jaksa juga membeberkan fakta persidangan terkait dugaan penerimaan uang haram sebesar Rp2,8 miliar oleh Didik dari AKP Malaungi, yang diduga berasal dari setoran bandar narkotika di wilayah hukumnya.
"Dalam fakta persidangan, terdakwa rutin menerima setoran dari bawahan selama menjabat sebagai Kapolres Bima Kota dan menerima setoran dari jatah paket proyek di lingkungan pemerintahan," ungkap JPU.
Selain Didik, dua terdakwa lainnya, yakni Erwin Iskandar (Koh Erwin) dan Akhsan Al-Fadil, juga menerima tuntutan serupa, yaitu penjara seumur hidup serta denda masing-masing Rp1 miliar.
Ketiganya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dinilai berperan aktif sebagai pengendali dalam mata rantai peredaran gelap narkoba.
