jpnn.com, MALANG - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Mohammad Hatta menyerap aspirasi pelaku industri pariwisata dan perhotelan di Kota Batu, Jawa Timur, terkait kepastian serta penyelarasan regulasi usaha.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gatsu Resort, Kota Batu. Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor pariwisata, khususnya terkait perizinan, perpajakan, dan pengelolaan tenaga kerja.
BACA JUGA: Dorong Ekonomi Pesisir Probolinggo, Paiton Energy Hidupkan Wisata Berbasis Komunitas
Pertemuan tersebut difasilitasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis Manajemen dan Teknologi (STIE IBMT) bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu.
Hadir dalam kegiatan itu Rektor STIE IBMT Dr. Aria Pandu Wicaksana beserta jajaran dan Ketua DPC PHRI Kota Batu Sujud Harjadi.
BACA JUGA: Sosialisasi Empat Pilar, Ketua MPR Kutip Tulisan Mohammad Hatta
Sejumlah organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif juga turut menyampaikan aspirasi. Di antaranya DPP PUTRI Jawa Timur, APINDO Malang Raya, BAPTA, Batu Guide Community, FORDEWI, GEKRAF, HPOI, HPI, IHSA, BPPD Kota Batu, Komite Ekonomi Kreatif, Batu Creative Hub, serta Dewan Kesenian Kota Batu.
Dalam dialog tersebut, Prof. Hatta mengingatkan bahwa sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
BACA JUGA: Optimalkan Wisata Bahari, SIG Gandeng Pemkab Probolinggo Gelar Seven Beaches Festival 2026
Menurut dia, pengembangan pariwisata sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi melalui pembangunan desa, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.
"Pelaku usaha harus tetap semangat membangun industri pariwisata dan perhotelan. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Kamis (12/11).
Dia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan usaha.
Mulai dari pemenuhan kewajiban pajak daerah, perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), hingga pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.
"Usaha pariwisata dan perhotelan harus dijalankan secara tertib dan legal. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga membantu pemerintah menjalankan program pembangunan," tegasnya.
Sementara itu, para pelaku usaha menyampaikan sejumlah persoalan regulasi yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Salah satu keluhan berkaitan dengan perubahan nomenklatur perizinan dan klasifikasi usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).
Perubahan tersebut dinilai membuat perusahaan harus berulang kali melakukan penyesuaian administrasi.
Persoalan lainnya menyangkut pengawasan dan penertiban kewajiban perpajakan pada usaha penginapan yang berkembang dengan model kos eksklusif maupun homestay.
Para pelaku industri menilai masih terdapat usaha penginapan yang belum tercatat secara optimal dalam administrasi perizinan dan perpajakan. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan persaingan dengan hotel yang telah memenuhi seluruh kewajiban regulasi.
Mereka berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang lebih jelas, konsisten, dan selaras antara ketentuan perizinan, klasifikasi usaha, serta perpajakan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Prof. Hatta berharap pelaku industri pariwisata di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang tetap optimistis mengembangkan usahanya.
Dia juga berharap berbagai persoalan regulasi yang disampaikan dapat menjadi bahan masukan untuk diteruskan kepada pemangku kebijakan terkait.
"Masukan dari para pelaku usaha ini penting untuk menjadi perhatian. Kita berharap regulasi yang belum selaras dapat dikomunikasikan kepada pihak terkait sehingga industri pariwisata dan perhotelan bisa berkembang lebih baik," pungkasnya. (kkp/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
