Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang memberi perlindungan kepada Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku dalam perkara tindak pidana penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka. Namun hingga Kamis (12/11/2026), LPSK belum ada pihak mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator tersebut.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, lembaganya telah menerima delapan permohonan pelindungan terkait perkara tersebut. Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi.
Advertisement
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator," ujar Sri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Meski belum menerima pengajuan dari saksi pelaku, LPSK tetap membuka peluang permohonan dengan status berbeda seiring perkembangan penanganan perkara.
Saat ini, LPSK masih menelaah delapan permohonan yang masuk. Lembaga tersebut juga berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi dan mendalami kebutuhan pelindungan para pemohon.
Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Lebih lanjut, LPSK juga terus memantau perkembangan penanganan perkara, termasuk kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda.
