Memasuki Fase Baru, Bisnis Waste-to-Energy Butuh Data Akurat

Jakarta: Industri pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE) di Indonesia mulai memasuki fase pengembangan yang lebih luas.

Sejumlah proyek strategis tengah disiapkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Perkembangan ini membuka peluang investasi baru, sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap data lingkungan dan tata kelola proyek yang transparan.

 

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadi salah satu pihak yang mendorong percepatan pengembangan sektor tersebut. Hingga akhir 2026, Danantara menargetkan keterlibatan 17 mitra proyek dalam pengembangan fasilitas WtE di berbagai daerah.

Sejumlah konsorsium nasional dan internasional juga telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan proyek PSEL. Pembangunan fasilitas di beberapa wilayah, termasuk Bali, Bekasi, dan Bogor, menjadi bagian dari upaya memperluas kapasitas pengolahan sampah. Proyek-proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2028.

Di tengah peningkatan aktivitas investasi tersebut, ketersediaan informasi yang akurat mengenai dampak lingkungan dan kinerja operasional menjadi semakin penting. Investor tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai kelayakan finansial proyek, tetapi juga informasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait emisi, teknologi, dan pengelolaan limbah.

Kebutuhan tersebut semakin relevan menjelang penerapan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 pada 2027. Kedua standar ini akan memperkuat kewajiban pengungkapan informasi keberlanjutan dan risiko iklim bagi perusahaan yang masuk dalam cakupan penerapannya.

Penerapan standar tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengumpulan dan penyajian data. Informasi keberlanjutan tidak lagi cukup disampaikan dalam bentuk pernyataan komitmen, tetapi perlu didukung indikator yang terukur, konsisten, dan dapat diverifikasi.

Johan Sebastian, ESG & Sustainability Services Partner BDO di Indonesia, menilai penerapan standar baru tersebut dapat menjadi momentum bagi pelaku industri WtE untuk memperkuat tata kelola dan sistem pelaporan.

"Pemberlakuan PSPK 1 dan 2 pada tahun 2027 sangat sejalan dengan langkah penguatan tata kelola dan de-risking proyek yang diinisiasi oleh pemerintah. Bagi sektor waste-to-energy, standar ini merupakan katalis untuk bertransformasi dari sekadar penyampaian komitmen keberlanjutan menuju penyajian metrik lingkungan yang dapat diukur dan diverifikasi secara objektif. Para pemangku kepentingan dan konsorsium pengembang dapat mulai menyiapkan infrastruktur data mereka secara proaktif untuk memastikan transisi pelaporan berjalan lancar," ujarnya.

Dalam praktiknya, pengembang WtE perlu menyiapkan berbagai informasi yang menggambarkan kondisi proyek secara menyeluruh. Data tersebut meliputi emisi yang dihasilkan, efisiensi teknologi pengolahan, ketersediaan dan kualitas pasokan sampah, hingga rantai nilai pengelolaan limbah.

Selain aspek lingkungan dan operasional, informasi mengenai struktur biaya serta potensi risiko proyek juga menjadi perhatian. Kelengkapan data tersebut dapat membantu investor menilai kelayakan investasi sekaligus mengidentifikasi potensi hambatan selama pembangunan maupun operasional fasilitas.

Upaya mengurangi risiko investasi juga dilakukan pemerintah melalui platform Denera yang dikembangkan Danantara. Inisiatif ini diarahkan untuk memberikan kepastian lebih besar kepada calon mitra, termasuk dalam aspek pengelolaan risiko pasokan sampah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dengan demikian, kualitas data menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembagian risiko yang lebih proporsional antara investor, Denera, dan Danantara. Informasi yang memadai dapat membantu setiap pihak memahami tanggung jawab, potensi risiko, serta aspek yang perlu dimitigasi dalam pelaksanaan proyek.

BDO di Indonesia melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk memperkuat pendampingan bagi perusahaan yang terlibat dalam industri WtE. Dukungan yang disiapkan mencakup pengungkapan keberlanjutan, valuasi proyek, penguatan sistem pengendalian internal, hingga kesiapan perusahaan menghadapi proses asurans atau pemeriksaan independen atas informasi keberlanjutan.

Melalui pendampingan tersebut, perusahaan diharapkan dapat membangun sistem pelaporan yang lebih andal sebelum standar baru diterapkan pada 2027. Kesiapan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan regulator, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas proyek di hadapan investor dan pemangku kepentingan.

Seiring bertambahnya proyek pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia, transparansi informasi akan menjadi salah satu faktor penentu kepercayaan pasar. Akurasi data lingkungan, kejelasan risiko, dan kualitas tata kelola berpotensi menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan investasi di sektor waste-to-energy.