Lengsernya Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden memantik respons tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka menilai hal tersebut sebagai bukti kekuasaan harus ditempus dengan cara yang benar.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai bahwa kejatuhan politik putra sulung mantan presiden tersebut merupakan monumen peringatan bahwa kekuasaan yang dipaksakan melalui rekayasa hukum tanpa dilandasi etika moral niscaya akan runtuh dengan sendirinya.
Baca Juga: Kekuatan Prabowo Makin Solid, Bebas Pilih Siapa Pengganti Gibran
Hasto mengingatkan para elite politik bahwa sebuah kekuasaan tidak bisa bertahan lama di hadapan rakyat apabila hanya bertumpu pada legalitas formal yang dipaksakan, namun terang-terangan menabrak asas kepatutan etis.
"Pengunduran ini harus disertai evaluasi menyeluruh bahwa praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral, berujung pada kerapuhan," urai Hasto dikutip Jumat (13/11/2026).
Menyikapi fenomena ini, partai berlambang banteng tersebut kembali menegaskan landasan ideologi kebangsaan yang diwariskan oleh Proklamator RI, Bung Karno.
Hasto mengingatkan bahwa esensi kepemimpinan nasional sejatinya harus lahir dari rahim kedaulatan rakyat melalui proses pemahaman yang mendalam atas penderitaan rakyat kecil (wong cilik). Kepemimpinan tidak boleh dilahirkan dari hak istimewa kekuasaan yang diturunkan secara instan layaknya tradisi kerajaan.
"Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal," sentil Hasto.
Ia menutup pernyataannya dengan memberikan pesan moral bahwa rekayasa politik sebesar apa pun pada akhirnya akan selalu diuji oleh kebenaran.
Mengutip filosofi kuno perjuangan, ia menegaskan spirit Satyam Eva Jayate. Hal tersebut artinya bahwa pada akhirnya hanya kebenaranlah yang akan menang dan menjadi landasan kokoh bagi kehidupan bernegara.
Sebelumnya Politikus Muda Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.
Baca Juga: Prabowo Disebut-sebut Sudah Punya Nama Pengganti Gibran, Parpol Koalisi Tinggal 'Ketok Palu' Aja
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," tulis Gibran.
