Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, sehingga persidangan kasus dugaan korupsi izin tinggal warga negara asing (WNA) resmi dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.
Dalam sidang putusan sela yang digelar Kamis, 12 November 2026, majelis hakim menyatakan seluruh materi keberatan dari pihak terdakwa tidak dapat diterima. Hakim lantas memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan pembuktian perkara yang menjerat mantan Dirjen Imigrasi tersebut.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal terbatas bagi WNA di lingkungan keimigrasian.
Merespons putusan sela tersebut, Silmy Karim menyatakan menghormati kewenangan majelis hakim, meski ia merasa telah menjadi korban kriminalisasi atas tugas yang pernah diembannya.
"Imigrasi itu di masa saya banyak sekali kemajuan, hal yang positifnya. Tetapi kemudian saya malah dikriminalisasi. Ini kan hal yang perlu kita buktikan dan kita luruskan dalam sidang pokok perkara," ujar Silmy dalam tayangan Primetime News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.
Baca Juga :
KPK Ungkap Dugaan Setoran Berjenjang Layanan Imigrasi yang Bermuara ke Silmy KarimSementara itu, kuasa hukum Silmy Karim, Abdul Gafur Sangadji, menegaskan bahwa putusan sela majelis hakim sama sekali belum menyentuh substansi bersalah atau tidaknya sang klien.
"Apa pun hasil dari putusan sela hari ini tidak membuktikan pokok perkara pidananya. Putusan sela ini hanyalah putusan yang berkenaan dengan syarat formil dan syarat materiil pembuatan dakwaan," jelas Abdul Gafur.
Menghadapi agenda sidang pembuktian pokok perkara berikutnya, Silmy memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar proses persidangan berjalan objektif serta mampu membuktikan fakta hukum yang sebenarnya.
