Jakarta (ANTARA) - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyiapkan strategi khusus untuk menang dalam Pemilu 2029 di Provinsi Papua Pegunungan dengan mempertimbangkan karakteristik sistem pemungutan suara noken yang berlaku di sejumlah wilayah di provinsi ini.
Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella mengatakan strategi politik di Papua Pegunungan tidak dapat disamakan dengan daerah lain, karena memiliki karakteristik pelaksanaan pemilu tersendiri.
"Papua Pegunungan itu memang memerlukan strategi khusus yang tidak sama dengan daerah-daerah lain. Karena sistem pemilunya di sini pun diakui oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu diakuinya sistem noken di Papua Pegunungan ini," kata Rio dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan dalam konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD Partai Hanura Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (11/11).
Ia mengatakan Hanura akan memanfaatkan pengalaman kader dan anggota legislatif di wilayah Papua untuk merumuskan strategi pemenangan yang sesuai dengan kondisi politik dan karakteristik masyarakat setempat.
Rio meyakini Hanura memiliki peluang untuk kembali bangkit dan bersaing dengan partai politik lain pada Pemilu 2029, termasuk merebut kembali kursi di DPR RI setelah dua kali gagal lolos ke parlemen.
Ia menegaskan Hanura harus memiliki target yang jelas agar tidak kembali menjadi penonton dalam kontestasi politik nasional.
"Dua kali partai ini tidak lolos Senayan, 2029 tidak ada cara lain. Partai ini harus masuk ke Senayan pada Pemilu 2029 yang akan datang dan tidak lagi menjadi penonton," ujarnya.
Rio menyebutkan Hanura saat ini memiliki modal politik berupa 525 anggota DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang dapat dimaksimalkan untuk memperkuat kerja politik menjelang Pemilu 2029.
Selain merumuskan strategi pemenangan, DPP Hanura juga mengevaluasi kesiapan struktur partai di Papua Pegunungan, termasuk pembentukan kepengurusan hingga tingkat distrik di delapan kabupaten.
Ia berharap seluruh struktur kepengurusan tersebut dapat terbentuk paling lambat akhir Desember 2026. Kelengkapan struktur hingga tingkat distrik menjadi salah satu persyaratan dalam proses verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2029.
"Kami harapkan distrik di seluruh Papua Pegunungan ini bisa terbentuk pada akhir bulan depan paling lama. Kami harapkan para ketua DPC mempunyai kesadaran bersama untuk mulai membangun distrik itu," katanya pula.
Rio menjelaskan kunjungan ke Papua Pegunungan merupakan bagian dari agenda konsolidasi nasional DPP Hanura. Papua Pegunungan menjadi provinsi ke-29 yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Ketua DPD Partai Hanura Papua Pegunungan Senius Hilapok mengapresiasi perhatian DPP terhadap penguatan konsolidasi partai di wilayah tersebut.
Menurut dia, kondisi geografis Papua Pegunungan dengan medan yang sulit dan keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam membangun struktur kepengurusan di delapan kabupaten.
Meski demikian, Senius memastikan jajaran DPD dan DPC Hanura Papua Pegunungan akan berupaya memenuhi seluruh persyaratan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Ia mengatakan Hanura Papua Pegunungan telah menetapkan target perolehan enam kursi DPRD provinsi dan 15 kursi DPRD kabupaten pada pemilu mendatang.
"Target kami di DPRD Provinsi itu untuk kursi DPR Provinsi, kita target enam kursi, terus DPRD kabupaten 15 kursi," ujarnya lagi.
Senius berharap konsolidasi dan pembinaan yang dilakukan DPP dapat memperkuat kerja politik Hanura di Papua Pegunungan, sehingga mampu meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029.
Dalam kegiatan tersebut, DPP Hanura juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan organisasi sayap kepemudaan partai, yakni Laskar Muda Hanura (Lasmura) Papua Pegunungan.
Baca juga: Partai Hanura siapkan strategi modern hadapi Pemilu 2029
Baca juga: Hanura pacu pembentukan kepengurusan di Papua Selatan
Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella mengatakan strategi politik di Papua Pegunungan tidak dapat disamakan dengan daerah lain, karena memiliki karakteristik pelaksanaan pemilu tersendiri.
"Papua Pegunungan itu memang memerlukan strategi khusus yang tidak sama dengan daerah-daerah lain. Karena sistem pemilunya di sini pun diakui oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu diakuinya sistem noken di Papua Pegunungan ini," kata Rio dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan dalam konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD Partai Hanura Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (11/11).
Ia mengatakan Hanura akan memanfaatkan pengalaman kader dan anggota legislatif di wilayah Papua untuk merumuskan strategi pemenangan yang sesuai dengan kondisi politik dan karakteristik masyarakat setempat.
Rio meyakini Hanura memiliki peluang untuk kembali bangkit dan bersaing dengan partai politik lain pada Pemilu 2029, termasuk merebut kembali kursi di DPR RI setelah dua kali gagal lolos ke parlemen.
Ia menegaskan Hanura harus memiliki target yang jelas agar tidak kembali menjadi penonton dalam kontestasi politik nasional.
"Dua kali partai ini tidak lolos Senayan, 2029 tidak ada cara lain. Partai ini harus masuk ke Senayan pada Pemilu 2029 yang akan datang dan tidak lagi menjadi penonton," ujarnya.
Rio menyebutkan Hanura saat ini memiliki modal politik berupa 525 anggota DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang dapat dimaksimalkan untuk memperkuat kerja politik menjelang Pemilu 2029.
Selain merumuskan strategi pemenangan, DPP Hanura juga mengevaluasi kesiapan struktur partai di Papua Pegunungan, termasuk pembentukan kepengurusan hingga tingkat distrik di delapan kabupaten.
Ia berharap seluruh struktur kepengurusan tersebut dapat terbentuk paling lambat akhir Desember 2026. Kelengkapan struktur hingga tingkat distrik menjadi salah satu persyaratan dalam proses verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2029.
"Kami harapkan distrik di seluruh Papua Pegunungan ini bisa terbentuk pada akhir bulan depan paling lama. Kami harapkan para ketua DPC mempunyai kesadaran bersama untuk mulai membangun distrik itu," katanya pula.
Rio menjelaskan kunjungan ke Papua Pegunungan merupakan bagian dari agenda konsolidasi nasional DPP Hanura. Papua Pegunungan menjadi provinsi ke-29 yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Ketua DPD Partai Hanura Papua Pegunungan Senius Hilapok mengapresiasi perhatian DPP terhadap penguatan konsolidasi partai di wilayah tersebut.
Menurut dia, kondisi geografis Papua Pegunungan dengan medan yang sulit dan keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam membangun struktur kepengurusan di delapan kabupaten.
Meski demikian, Senius memastikan jajaran DPD dan DPC Hanura Papua Pegunungan akan berupaya memenuhi seluruh persyaratan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Ia mengatakan Hanura Papua Pegunungan telah menetapkan target perolehan enam kursi DPRD provinsi dan 15 kursi DPRD kabupaten pada pemilu mendatang.
"Target kami di DPRD Provinsi itu untuk kursi DPR Provinsi, kita target enam kursi, terus DPRD kabupaten 15 kursi," ujarnya lagi.
Senius berharap konsolidasi dan pembinaan yang dilakukan DPP dapat memperkuat kerja politik Hanura di Papua Pegunungan, sehingga mampu meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029.
Dalam kegiatan tersebut, DPP Hanura juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan organisasi sayap kepemudaan partai, yakni Laskar Muda Hanura (Lasmura) Papua Pegunungan.
Baca juga: Partai Hanura siapkan strategi modern hadapi Pemilu 2029
Baca juga: Hanura pacu pembentukan kepengurusan di Papua Selatan
