REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR, – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah membahas penguatan pertukaran data pajak dengan Pemerintah Singapura. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan korporasi di kedua negara, termasuk yang berkaitan dengan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transfer pricing, dan underinvoicing.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa diskusi berfokus pada data yang dapat dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi. “Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura,” ujarnya dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurut Bimo, Singapura merupakan salah satu negara dengan intensitas pertukaran informasi keuangan yang cukup tinggi dengan Indonesia, baik dari segi frekuensi maupun nilai data yang dipertukarkan. Pembahasan kerja sama ini dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Libatkan Banyak Pihak
Dari Kementerian Keuangan, pembahasan turut melibatkan DJP serta unit lain yang berkaitan dengan pengelolaan data keuangan dan perdagangan internasional. Bimo menekankan bahwa upaya ini juga diselaraskan dengan reformasi di sektor lain, seperti tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit.
“Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit,” jelas Bimo.
Secara paralel, DJP juga aktif menjalin kerja sama dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menekan praktik transfer pricing dan underinvoicing. Keterlibatan ini bertujuan memastikan proses rekonsiliasi berjalan baik sehingga potensi misinvoicing dan transfer pricing yang merugikan negara dapat dicegah sejak dini.
Rumuskan Solusi Bersama
Bimo menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Singapura terus membahas kemungkinan perumusan solusi bersama, termasuk langkah penanganan apabila ditemukan persoalan yang memerlukan tindak lanjut. Kedua negara juga tengah menyepakati mekanisme sanksi bilateral jika diperlukan.
“Ini yang sedang disepakati bagaimana kita sama-sama untuk dalam tanda kutip merumuskan solusi dan merumuskan, kalau memang diperlukan, sanksi antara negara yang memang diperlukan,” tutur Bimo menambahkan.
