JAKARTA - Apa bedanya mengundurkan diri dengan dimakzulkan? Pertanyaan ini ramai dibicarakan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Niat itu muncul di tengah bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI, setelah sejumlah anggota dewan menandatangani usulannya pada Selasa (10/11/2026) terkait dengan keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Lantas, apa perbedaan di antara keduanya?
Makna Mengundurkan Diri dan Dimakzulkan
Mengundurkan diri berarti pejabat berhenti dari jabatannya atas kehendak sendiri. UUD 1945 tidak memakai istilah "mengundurkan diri", melainkan "berhenti". Pasal 8 menempatkan "berhenti" dan "diberhentikan" sebagai dua keadaan yang berbeda. Berhenti terjadi karena keputusan pejabat itu sendiri, tanpa perlu pembuktian pelanggaran apa pun. UUD 1945 juga tidak mengatur prosedur pengunduran diri secara terperinci.
Sebaliknya, pemakzulan adalah pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya melalui proses konstitusional, bukan atas kehendak sendiri. UUD 1945 menyebutnya dengan istilah "diberhentikan". Menurut Pasal 7A, pemberhentian dilakukan oleh MPR atas usul DPR. Syaratnya, pejabat itu terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat terjadi jika terbukti bahwa pejabat tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemakzulan
Pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden tidak bisa dilakukan sekali jalan. Prosesnya berjenjang, melibatkan tiga lembaga, dan masing-masing punya tenggat sendiri.
Prosesnya dimulai dari DPR. Lewat hak menyatakan pendapat (HMP) yang diatur Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, DPR menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, yakni pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. DPR juga bisa menyatakan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi syarat. Pendapat ini bagian dari fungsi pengawasan DPR. Agar bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), permintaan DPR harus didukung sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dalam sidang paripurna, dan sidang itu harus dihadiri minimal 2/3 anggota.
