JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, mengusulkan lahan seluas 15 hektare untuk dibangun Sekolah Rakyat permanen.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Barito Timur Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
“Jadi sangat berharap lah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat,” kata Muhammad Yamin.
BACA JUGA:Kemensos Siapkan Logistik di 800 Titik Antisipasi Bencana Musim Hujan
Terkait kesiapan lahan, Yamin menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dengan luas sekitar 15 hektare yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Menurutnya lahan tersebut berkontur landai, terdapat sumber air bersih, dan bisa diakses dengan baik sehingga cocok untuk dibangun Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik usulan tersebut, dia menyampaikan pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan aktif mengusulkan lahan untuk dibangun Sekolah Rakyat.
“Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun,” kata Agus Jabo.
BACA JUGA:Sinergi Kemensos-KPAI Pastikan Perlindungan Siswa Sekolah Rakyat
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo meminta Pemkab Barito Timur untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar lahan bisa segera diusulkan.
Sertifikat kepemilikan lahan harus definitif atas nama pemerintah daerah dan dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menjelaskan, mekanisme pemanfaatan lahan nantinya menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan hibah.
Setelah Sekolah Rakyat berjalan stabil, aset tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.
“Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus,” jelasnya.
- 1
- 2
- »
