ANTALYA -- Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mendorong pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif di desa. Pengembangan energi surya dinilai perlu didukung skema pembiayaan, kemitraan usaha, dan penguatan kapasitas teknis agar proyek dapat berjalan secara berkelanjutan.
Gagasan tersebut dibahas AESI dalam tiga sesi Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP 31) di Antalya, Türkiye. Keterlibatan AESI mencakup satu panel internasional di ALL IN Pavilion serta dua panel dalam forum yang diselenggarakan bersama Tenggara Strategics di Sustainable Innovation Forum (SIF).
Baca Juga
Di COP31 Turki, Jumhur Serukan Aksi Nyata Pengurangan Emisi Metana
COP31 Bidik Penurunan Sampah Perkotaan Global 50 Persen pada 2035
PGN dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC
Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar dan ekosistem industri yang terus berkembang. Potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi proyek yang dapat mendukung ketahanan energi dan kegiatan ekonomi.
"Melalui COP 31, AESI membawa perspektif industri nasional ke dialog global sekaligus memperluas kemitraan yang dapat mempercepat ketahanan energi, produktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Mada dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Mada menjadi panelis di ALL IN Pavilion pada 10 November 2026. Forum tersebut membahas pengembangan energi terbarukan yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi ekonomi setiap wilayah. Panel itu juga mempertemukan perwakilan AESI, GreenCape, Chinese Renewable Energy Industry Association, dan Climateworks Centre.
Dalam forum SIF, AESI bersama Tenggara Strategics membahas pemanfaatan PLTS untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa. Pembahasan mencakup penggunaan energi surya untuk pertanian, perikanan, penyimpanan dingin, dan pengolahan hasil usaha.
Salah satu contoh yang dibahas adalah proyek percontohan PLTS berbasis komunitas di Jatiluhur, Purwakarta. Proyek tersebut menjadi bahan diskusi mengenai model pengelolaan energi surya yang dapat terhubung dengan kebutuhan usaha masyarakat.
Wakil Ketua Umum AESI Bidang Kerja Sama Antarlembaga, Kewirausahaan, dan Pendanaan Anggita Pradipta memaparkan skema solar-as-a-service untuk memperluas akses energi surya produktif. Dalam skema ini, pengembang membiayai, membangun, dan memelihara sistem, sedangkan koperasi menghubungkan layanan energi dengan kebutuhan usaha masyarakat.
“Percepatan energi surya membutuhkan proyek yang layak secara teknis, menarik bagi investor, dan terjangkau bagi pengguna. Solar-as-a-service membuka peluang partisipasi sektor swasta sekaligus membantu koperasi dan pelaku usaha desa mengelola kebutuhan investasi awal,” ujar Anggita.
Pada panel kedua SIF, Wakil Ketua Umum AESI Bidang Riset dan Teknologi I Made Aditya Suryawidya membahas rantai pasok industri nasional dan model pengembangan PLTS yang dapat diterapkan di berbagai kondisi geografis.
Forum tersebut turut membahas penggabungan sejumlah proyek dalam satu portofolio, pembiayaan campuran, pengelolaan risiko, serta peningkatan kapasitas teknis di daerah.
Melalui rangkaian diskusi di COP 31, AESI mengangkat sejumlah aspek yang dinilai perlu diperhatikan dalam pengembangan energi surya, mulai dari kebijakan, pembiayaan, tata kelola, hingga kesiapan teknis. Forum SIF juga membahas peluang proyek percontohan dan kemitraan lintas sektor setelah konferensi.
