Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, merespons rencana Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan ketua umum partai politik koalisi sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. PAN menyatakan akan mengikuti keputusan koalisi yang dipimpin Prabowo.
"PAN mengikuti keputusan koalisi partai pemerintah. Apapun yang diputuskan secara kolektif kolegial, di bawah komando pemimpin koalisi, Pak Presiden Prabowo Subianto, PAN menerima dan setuju," kata Viva Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Meski menyerahkan keputusan kepada Prabowo dan koalisi, Viva Yoga menyampaikan sejumlah harapan terkait sosok pengganti Gibran di kursi RI 2. Dia berharap calon pengganti Gibran merupakan sosok yang memiliki visi dan langkah sejalan dengan Prabowo dan mampu membantu presiden dalam merancang hingga menjalankan program pemerintahan.
"Tentunya, PAN berharap agar figur calon Wapres itu dapat senada dan seirama dengan presiden, dapat membantu secara konseptual dan pelaksanaan program di lapangan, seorang yang telah berpengalaman dalam ilmu pemerintahan, dan berjiwa nasionalis," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo berkonsultasi dengan partai-partai koalisi. Sesuai dengan UU MD3, menurut Yusril, Prabowo berhak berkonsultasi dengan partai koalisi.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski begitu, Yusril belum tahu kapan pertemuan dengan partai koalisi itu dilakukan. Namun ia menekankan bahwa Prabowo memberikan sinyal berkonsultasi dengan koalisi untuk menentukan 2 nama pengganti Gibran.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.
Diketahui, Gibran telah resmi mengundurkan diri dari Wakil Presiden usai menyerahkan surat ke MPR. Dalam UUD 1945 mengatur pengisian jabatan dilakukan paling lama 60 hari.
(dek/ygs)
