Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak menimbulkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara berganda atas transaksi digital lintas negara.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem tersebut dirancang untuk melengkapi mekanisme pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah berjalan.
“Kebijakan SPP-TDLN ini kami hadirkan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Adil bagi penjual di dalam maupun luar negeri, serta adil bagi konsumen Indonesia di mana pun mereka berbelanja,” kata Bimo dalam paparan “Kebijakan Perpajakan Terkini” dikutip di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Dia menegaskan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Sistem tersebut berfungsi sebagai mekanisme pemungutan PPN berbasis teknologi atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar daerah pabean.
“Jadi, ketika ada kekhawatiran masyarakat apakah transfer atau remitansi akan dikenakan pajak, perlu dibedakan objek transaksinya,” ujar Bimo.
DJP menegaskan bahwa sistem tersebut tidak ditujukan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi pembayaran lintas negara, termasuk transfer dana pribadi atau remitansi.
Sebagai contoh, pengiriman uang kepada anak yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri tidak termasuk dalam objek pemungutan SPP-TDLN.
Sebaliknya, transaksi pembelian barang atau jasa digital dari luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai objek PPN dapat dipungut melalui mekanisme tersebut.
“Karena PPN itu dipungut atas pemanfaatan pembelian barang digital dan jasa digital,” katanya menambahkan.
Adapun barang fisik yang dibeli dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku atas impor barang.
Lebih lanjut, DJP mengungkapkan bahwa pengembangan SPP-TDLN masih berada dalam proses stabilisasi sistem.
Penyelenggaraan SPP-TDLN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025, dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai pihak penyelenggara sistem.
Dalam pelaksanaannya, DJP juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keterlibatan lembaga jasa keuangan serta penyelenggara sistem pembayaran.
Nantinya, bank maupun lembaga selain bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dapat berperan sebagai pemungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan.
Baca juga: Menkeu: Pemerintah siapkan insentif PPN untuk libur Nataru
Baca juga: RI dan Singapura bahas pertukaran data pajak untuk awasi korporasi
Baca juga: DJP undang 78 wajib pajak multinasional bahas pajak minimum global
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem tersebut dirancang untuk melengkapi mekanisme pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah berjalan.
“Kebijakan SPP-TDLN ini kami hadirkan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Adil bagi penjual di dalam maupun luar negeri, serta adil bagi konsumen Indonesia di mana pun mereka berbelanja,” kata Bimo dalam paparan “Kebijakan Perpajakan Terkini” dikutip di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Dia menegaskan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Sistem tersebut berfungsi sebagai mekanisme pemungutan PPN berbasis teknologi atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar daerah pabean.
“Jadi, ketika ada kekhawatiran masyarakat apakah transfer atau remitansi akan dikenakan pajak, perlu dibedakan objek transaksinya,” ujar Bimo.
DJP menegaskan bahwa sistem tersebut tidak ditujukan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi pembayaran lintas negara, termasuk transfer dana pribadi atau remitansi.
Sebagai contoh, pengiriman uang kepada anak yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri tidak termasuk dalam objek pemungutan SPP-TDLN.
Sebaliknya, transaksi pembelian barang atau jasa digital dari luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai objek PPN dapat dipungut melalui mekanisme tersebut.
“Karena PPN itu dipungut atas pemanfaatan pembelian barang digital dan jasa digital,” katanya menambahkan.
Adapun barang fisik yang dibeli dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku atas impor barang.
Lebih lanjut, DJP mengungkapkan bahwa pengembangan SPP-TDLN masih berada dalam proses stabilisasi sistem.
Penyelenggaraan SPP-TDLN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025, dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai pihak penyelenggara sistem.
Dalam pelaksanaannya, DJP juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keterlibatan lembaga jasa keuangan serta penyelenggara sistem pembayaran.
Nantinya, bank maupun lembaga selain bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dapat berperan sebagai pemungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan.
Baca juga: Menkeu: Pemerintah siapkan insentif PPN untuk libur Nataru
Baca juga: RI dan Singapura bahas pertukaran data pajak untuk awasi korporasi
Baca juga: DJP undang 78 wajib pajak multinasional bahas pajak minimum global
