JAKARTA,KOMPAS – Rencana lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan menjalankan pemerintahan selama Presiden berada di luar negeri. Pertanyaan ini mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat bicara.
Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo direncanakan menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina. Selain itu, Presiden juga bakal menghadiri KTT APEC di Shenzhen, China.
Yusril Ihza Mahendra saat jumpa pers setelah Presiden Prabowo menerima surat berhenti Gibran sebagai Wapres, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), membenarkan rencana lawatan ke luar negeri Prabowo tersebut.
“Presiden ada rencana untuk pergi ke luar negeri sampai tanggal 14 atau 16 November,” ujarnya.
Meski saat lawatannya belum ada yang mengisi posisi wapres, Yusril menegaskan bahwa pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Tidak perlu pula ada menteri tertentu yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai wapres sampai presiden kembali ke Tanah Air.
“Presiden dapat menjalankan pemerintahan dari dalam dan luar negeri. Para menteri koordinator atau menteri lainnya akan membantu presiden selama berada di luar negeri. Apalagi saat ini, komunikasi mudah, jadi tidak sulit komunikasi dengan presiden,” ujarnya.
Dengan demikian, ia pun meyakinkan Presiden Prabowo sanggup menjalankan tugasnya meski tanpa wapres. “Saya yakin tidak ada masalah,” tambahnya.
Rencana lawatan tersebut turut membuat Presiden membutuhkan waktu untuk menyiapkan dua calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR untuk dipilih. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak MPR memberitahukan jadwal penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR yang beragendakan pemilihan wakil presiden.
“Saat ini, kita masih tunggu surat dari MPR,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah berharap proses pengisian jabatan wakil presiden dapat dituntaskan sebelum akhir Desember 2026. Target tersebut lebih cepat dibandingkan dengan batas waktu 60 hari untuk pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kamis siang, telah digelar rapat pimpinan (rapim) MPR. Hasil rapim menyepakati digelarnya rapat gabungan yang akan dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00.
”Rapat gabungan akan membahas empat hal. Pertama, tanggal pelaksanaan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani.
Kedua, lanjut Muzani, rapat tersebut akan menyepakati pengiriman surat resmi dari MPR kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti. Adapun agenda ketiga dan keempat adalah pembentukan tim verifikasi berkas calon wapres serta pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR.
Berdasarkan regulasi ketatanegaraan yang berlaku, MPR memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memproses dan menetapkan wakil presiden definitif yang baru. Di sisi lain, lembaga kepresidenan memiliki batas waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon ke Senayan.
Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti sebagai wapres ke MPR, siang tadi. Setelah itu, Gibran menyerahkan surat yang sama ke Presiden Prabowo. Dalam surat itu, Gibran menegaskan bahwa pernyataan berhentinya dari jabatan wapres diambil atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.
”Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” kata Muzani saat membacakan isi surat berhenti Gibran.
Sebelumnya, keabsahan Gibran sebagai wapres dirongrong oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Pada 6 Oktober 2026, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
Berselang tiga pekan, persisnya pada 30 Oktober, MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, khususnya sebagai syarat administrasi pencalonan sebagai wapres dalam Pemilu 2024. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputuskan oleh majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA Yulius.
Setelah kedua putusan itu, persisnya pada Rabu (11/11/2026), sekitar 120 anggota DPR dari semua fraksi partai politik di DPR menyampaikan penggunaan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR. Mereka sepakat menggunakan cara tersebut untuk memproses pemakzulan Gibran sebagai wapres. Namun, rencana ini urung setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wapres.
