Mabes Polri menyatakan tidak perlu ada pengujian forensik ulang terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polri menyebut pemeriksaan sebelumnya telah dilakukan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sesuai prosedur.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).
Menurut Trunoyudo, hasil pemeriksaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum.
“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemeriksaan yang telah dilakukan membuat pengujian ulang terhadap dokumen tersebut tidak diperlukan.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, tim penasihat hukum Roy Suryo mengajukan permohonan pengujian ulang ijazah asli Jokowi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan pihaknya meminta ijazah tersebut diperiksa secara forensik dan dibandingkan dengan sedikitnya tiga ijazah lain yang diterbitkan pada November 1985.
Pada Mei 2025, Bareskrim Polri bersama Puslabfor telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap ijazah Jokowi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan ijazah asli Jokowi dengan dokumen milik tiga rekannya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pemeriksaan mencakup bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, hingga tanda tangan dekan dan rektor saat itu.
Hasil pemeriksaan menyatakan ijazah Jokowi identik dengan tiga dokumen pembanding tersebut.
