Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menggelar rapat gabungan (ragab) bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB.
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas persiapan pengisian jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Keputusan ragab ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, setelah ia menerima surat pengunduran diri dari GIbran, Kamis (12/11), di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta.
“Setelah tadi pada pukul 11.26 WIB, Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, pimpinan MPR tadi segera menyelenggarakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti rapat tersebut,” kata Muzani, Kamis (12/11).
Muzani menjelaskan, rapat gabungan akan membahas empat agenda utama terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wapres. Agenda pertama adalah menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna MPR untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
“Pertama, tanggal pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” ujarnya.
Selain menentukan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan juga akan membahas kesepakatan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut berisi permintaan agar presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
“Kedua, rapat gabungan akan segera menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden Republik Indonesia untuk mengajukan dua nama calon pengganti,” kata Muzani.
Agenda ketiga, MPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden.
Selanjutnya, agenda keempat adalah membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait pengisian jabatan wakil presiden.
“Dan yang keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR,” lanjutnya.
Muzani menegaskan, seluruh agenda tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam rapat gabungan yang berlangsung hari ini, Jumat (13/11). Ia menyebut, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” jelasnya.
MPR Punya Waktu 60 Hari, Dalam 14 Hari Presiden Harus Ajukan NamaLebih lanjut, Muzani menerangkan presiden memiliki batas waktu untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Batas waktu tersebut adalah 14 hari setelah MPR mengirimkan surat resmi kepada presiden.
Namun, surat permintaan pengajuan nama calon wapres itu belum akan dikirimkan sebelum rapat gabungan digelar. Muzani menyebut, pengiriman surat tersebut akan ditindaklanjuti setelah rapat hari ini.
“60 hari, tapi presiden punya waktu 14 hari sejak kami mengeluarkan surat kepada presiden untuk mengajukan nama. Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada presiden? Tunggu ragab. Ragabnya kapan? Besok (hari ini),” ungkapnya.
Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah polemik persyaratan pendidikan dan persoalan ijazahnya. Namun, dalam keterangan resmi pada 12 November 2026, Gibran menyebut pengunduran diri tersebut merupakan keputusan pribadi setelah pertimbangan matang dan menegaskan tidak terkait polemik ijazah.
Presiden Prabowo menyatakan menerima dan menghormati keputusan Gibran demi kepentingan yang lebih besar.
