BANDUNG, KOMPAS — Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan publik tidak serta-merta mengakhiri polemik persyaratan pendidikannya. Pegiat pendidikan hingga mahasiswa mendesak semua pihak yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran dipidanakan.
Gibran resmi mundur dari jabatan wapres yang diembannya selama dua tahun. Keputusannya ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Putra sulung Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, ini juga bertemu langsung Presiden Prabowo Subianto pada sore hari untuk menyampaikan surat pernyataan pengunduran dirinya sebagai wapres.
”Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telat beliau ambil. Beliau telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab dan negarawan,” kata Presiden.
Publik khususnya pegiat isu pendidikan hingga masyarakat berharap mundurnya Gibran tidak mengakhiri polemik cacatnya surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Dokumen tersebut diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan SMA Gibran pada 30 Oktober 2026.
Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia(P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan, Jumat (13/11/2026), mengatakan, persoalan surat keterangan tersebut tetap harus ditindaklanjuti meskipun Gibran telah mundur. Upaya tersebut mestinya disertai dengan pemeriksaan terhadap pejabat dan pihak lainnya yang bertanggung jawab menerbitkan dokumen tersebut.
Adapun surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran bernomor 9149/D.D1/KS/2019 ditandatangani pejabat bernama Sutanto. Ia kala itu menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Persoalannya, gara-gara suket yang dikeluarkan Kemendikbud itulah yang mengesahkan Gibran menjadi wapres. Ternyata suket itu dibatalkan oleh MA," tutur Iwan.
Ia juga menyoroti adanya ketimpangan persyaratan pendidikan antara guru dan pejabat publik. Ia mencontohkan guru taman kanak-kanak yang diwajibkan memiliki kualifikasi sarjana dan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meskipun gajinya minim.
"Guru TK dengan gaji terbatas harus sarjana dan PPG. Sementara seorang wapres dengan kualifikasi ijazah SMA bisa mendapatkan Rp 45 juta per bulan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Bandung Bertrand Orinbao meminta kementerian terkait memberikan klarifikasi terkait dasar penerbitan dan pihak-pihak yang memproses suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Ia juga meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memberikan penjelasan kepada publik terkait polemik tersebut. Penjelasan ini mengenai mekanisme verifikasi dokumen persyaratan calon wapres pada pemilu 2024.
"Aparat penegak hukum harus memeriksa pihak Kementerian dan siapa pun yang terlibat dalam penerbitan suket itu," kata Bertrand.
