Surabaya, tvOnenews.com - Peningkatan alokasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya.
Dengan porsi anggaran sebesar 2,37 persen dari total APBD, pemerintah kota diminta memastikan agar peningkatan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan transportasi publik.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat. Mulai dari kenyamanan armada, kondisi pendingin udara atau AC, hingga kualitas pelayanan pengemudi dan petugas pendamping.
Menurutnya, peningkatan anggaran tidak boleh hanya dilihat dari besaran nominal, tapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna transportasi umum.
- Istimewa
"Kita pastikan bahwa anggaran 2,37% transportasi publik ini betul-betul bisa untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait dengan transportasi publik, terutama mengenai standar pelayanan minimal ya," ujar Aning, dikutip Jumat (13/11/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan.
Sejumlah keluhan yang perlu dievaluasi antara lain kondisi AC kendaraan, kapasitas pelayanan, serta kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai pengemudi maupun helper.
"Sehingga kita melakukan proses pengawasan sekaligus mendorong dari UPTD terkait untuk betul-betul mengawal standar pelayanan minimal itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub," katanya.
Di samping kualitas armada, Komisi C turut menyoroti ketersediaan fasilitas halte yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penumpang.
Sekitar 150 Halte Wajib Dipenuhi
Aning mengatakan kebutuhan halte di Surabaya mencapai sekitar 150 titik. Akan tetapi, saat ini realisasi fasilitas tersebut masih sekitar 50 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian karena halte merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi publik.
Agar masyarakat merasa nyaman saat menunggu kendaraan, kata dia, keberadaan tempat duduk, peneduh, dan fasilitas pendukung lainnya dibutuhkan.
"Kita sudah ingatkan betul bahwa ada sekitar 150 halte harus dipenuhi dan sekarang masih sekitar 50 persennya yang terpenuhi, begitu," ungkap Aning.
Menurut dia, keterbatasan anggaran pemerintah kota menjadi salah satu kendala dalam memenuhi seluruh kebutuhan fasilitas tersebut.
