Jakarta, tvonenews.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan pernyataan tegas terkait kasus penyadapan ilegal. Ia menilai bahwa para tersangka dapat dijerat dengan pasal-pasal makar karena diduga telah melakukan pelanggaran HAM dan perbuatan makar.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat rapat kerja (raker) bersama Kapolri Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Dalam raker tersebut, dibahas perkembangan kasus penyadapan ilegal.
"Tindakan ini adalah kejahatan serius, tindakan melanggar hak asasi manusia. Penghianatan institusi serta ancaman keamanan nasional," katanya, dikutip dari YouTube DPR RI Official, Jumat (13/11/2026).
"Ini harus pasal-pasal makar. Sebab yang disasar dimata-matai secara ilegal kepala negara beserta tokoh bangsa lainnya," jelas Ketua Komisi III tersebut.
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman juga meminta Polri agar para tersangka tidak hanya dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga pasal makar dan ketentuan hukum lainnya.
Pasalnya, menurut Komisi III, perkara ini bukan sekadar delik intervensi transmisi elektronik biasa. Oleh karena itu, kasus ini harus diusut secara tuntas dan transparan.
"Terlebih lagi, kami mendapatkan informasi, mereka (tersangka) bukan hanya melakukan penyadapan, tetapi juga juga melakukan doxing dan pembangunan opini di media sosial secara ilegal," kata dia.
Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Kapolri beserta jajarannya dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Namun, Komisi III menegaskan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengungkapan para tersangka, melainkan juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Suyudi mengatakan bahwa kasus penyadapan ilegal tersebut tengah didalami oleh tim khusus Bareskrim Polri. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan.
"Dengan identitas pelapor dirahasiakan. Adapaun peristiwa dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan," kata Kapolri Suyudi.
Kronologi Kasus Penyadapan Ilegal
Kasus penyadapan ilegal ini bermula pada 2025. Saat itu, seseorang berinisial AS diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa adanya surat resmi dari tim penyidikan.
Pihak AS diketahui menjabat sebagai Plt. Kepala Monitoring. Ia diduga secara tiba-tiba memerintahkan dilakukannya penyadapan hingga membuat grup WhatsApp.
