Mediaapakabar.com- Suasana panas menyelimuti kawasan Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Ribuan warga terancam kehilangan tempat tinggal menyusul rencana eksekusi lahan dan bangunan seluas kurang lebih 17 hektare oleh juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (12/11/2026).
Tak tinggal diam, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) turun menyuarakan perlawanan terhadap rencana penggusuran tersebut. Mereka mendesak PN Medan menunda eksekusi karena dinilai berpotensi mengorbankan puluhan ribu jiwa.
Eksekusi yang dikabarkan mendapat pengawalan personel Polres Pelabuhan Belawan itu mengacu pada Surat Ketua PN Medan Nomor 3754/PAN.01.PN.W2-U1/IK.2.4/VIII/2026, terkait pemberitahuan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 77/Pdt.Eks/2024/PN.Mdn juncto Nomor 269/Pdt.G/2011/PN.Mdn.
Staf Kampanye dan Opini Publik KontraS Sumut, Adhe Junaedy, menyebut rencana penggusuran tersebut bukan persoalan sepele. Sebab, sedikitnya 36.661 jiwa yang tinggal di kawasan itu terancam kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Rencana penggusuran ini merupakan ancaman terhadap hak atas tempat tinggal, keberlangsungan hidup, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sedikitnya 36.661 jiwa yang bernaung di wilayah tersebut akan menjadi korban," tegas Adhe dalam keterangan pers yang diterima Mistar.
Menurutnya, persoalan Tanjung Mulia tidak bisa hanya dilihat sebagai sengketa administrasi kepemilikan tanah atau sekadar menjalankan putusan pengadilan.
KontraS Sumut menilai ada persoalan besar yang harus dibongkar, mulai dari ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan terhadap warga, hingga dugaan praktik mafia tanah.
Di balik itu ada persoalan yang lebih besar, yakni ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan bagi masyarakat yang telah lama bermukim, serta adanya dugaan praktik mafia tanah yang harus diusut secara serius oleh negara," katanya.
Adhe mengungkapkan, sebanyak 9.927 kepala keluarga (KK) bermukim di kawasan tersebut.
Mereka kini dihantui ancaman kehilangan rumah, ruang hidup, bahkan mata pencaharian akibat sengketa tanah yang belum menemukan penyelesaian.
Ironisnya, warga mengaku telah menempati kawasan itu secara turun-temurun sejak puluhan tahun silam, bahkan sejak 1942.
"Warga telah menempati kawasan tersebut secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1942. Masing-masing kepala keluarga saat ini juga telah memegang Surat Keterangan Tanah (SKT) dari lurah dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ungkapnya.
Apalagi, di atas lahan yang menjadi objek eksekusi itu berdiri rumah warga, rumah ibadah, panti asuhan, serta berbagai tempat usaha masyarakat.
"Pelaksanaan eksekusi tidak boleh semata-mata mengedepankan prosedur formal, sementara dampak sosial dan kemanusiaan masyarakat diabaikan. Di sana ada rumah, rumah ibadah, panti asuhan, keluarga, tempat anak-anak tumbuh, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial yang telah dibangun lintas generasi," cetus Adhe.
Karena itu, KontraS Sumut mendesak PN Medan segera menunda pelaksanaan eksekusi sampai seluruh persoalan diperiksa secara menyeluruh.
Mereka juga meminta batas objek eksekusi, status penguasaan tanah, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak menjadi pihak dalam perkara diperjelas.
Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan didesak membuka secara transparan riwayat kepemilikan, penerbitan alas hak, hingga proses peralihan hak atas tanah yang disengketakan.
"Polri juga harus mengusut secara profesional setiap dugaan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, intimidasi, maupun kekerasan terhadap masyarakat berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
KontraS Sumut turut meminta Pemko Medan dan Pemprov Sumut tidak lepas tangan menghadapi persoalan tersebut. Pemerintah diminta hadir melindungi warga serta memfasilitasi penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan kemanusiaan.
Komnas HAM juga didesak melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran HAM dalam konflik agraria tersebut.
"Pihak keamanan jangan menggunakan pendekatan represif dalam mengawal pelaksanaan eksekusi. Keselamatan masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun mempertahankan haknya secara damai harus dijamin," tambah Adhe.
Adhe menjelaskan, konflik tersebut bermula dari munculnya klaim yang diduga dilakukan Fakhruddin Parinduri berdasarkan transaksi jual beli yang disebut berasal dari warisan Kesultanan Deli.
Namun, menurut KontraS Sumut, transaksi tersebut tidak pernah diketahui maupun melibatkan masyarakat yang selama ini bermukim di kawasan tersebut.
Keabsahan dokumen dan riwayat hak yang menjadi dasar kepemilikan melalui transaksi jual beli itu pun dipertanyakan. KontraS menduga terdapat indikasi praktik mafia tanah yang perlu diusut aparat penegak hukum.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, warga mulai berkumpul dan melakukan penutupan Jalan Aluminium I sebagai bentuk penolakan terhadap rencana eksekusi.
Sejumlah spanduk dan poster penolakan juga telah dipasang warga di sekitar lokasi.
Juru sita PN Medan sebelumnya dijadwalkan melaksanakan eksekusi sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, berdasarkan pantauan saat itu, petugas PN Medan maupun personel kepolisian belum terlihat berada di lokasi.
Situasi tersebut membuat warga masih menunggu kepastian pelaksanaan eksekusi, sementara ancaman kehilangan tempat tinggal membayangi ribuan keluarga di Tanjung Mulia. (MC/Rel)
