Yogyakarta (beritajatim.com)– Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen pada kuartal III 2026. Namun, capaian tersebut menyimpan persoalan yang perlu dicermati. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sejumlah indikator justru memperlihatkan pelemahan daya beli masyarakat, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan kredit, hingga kenaikan upah yang belum mampu mengimbangi inflasi.
Kondisi tersebut dinilai sebagai anomali oleh Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Denni Puspa Purbasari, Ph.D. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan atau *year-on-year* pada kuartal III 2026. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian hanya tumbuh 5,04 persen.
Denni juga menyoroti pertumbuhan kredit konsumsi pada September 2026 yang tercatat sebesar 4,86 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 7,3 persen.
Menurut dia, hubungan antara pertumbuhan konsumsi, tingkat kepercayaan konsumen (*consumer confidence*), dan penjualan ritel (*retail sales*) juga menunjukkan pola yang tidak biasa.
“Korelasi antara pertumbuhan konsumsi dengan *consumer confidence* dan *retail sales* juga ada anomali,” kata Denni dalam keterangan tertulis kemarin.
Dia menjelaskan, konsumsi rumah tangga memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional. Pada kuartal III 2026, kontribusinya mencapai 51,97 persen terhadap total PDB Indonesia.
Karena itu, perlambatan konsumsi perlu menjadi perhatian. Apalagi, tekanan terhadap kemampuan belanja masyarakat juga terlihat dari perkembangan upah dan inflasi.
Pada Agustus 2026, pertumbuhan upah nominal buruh, karyawan, dan pegawai tercatat sebesar 2,7 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada di bawah inflasi yang mencapai 3,2 persen. Bahkan, inflasi pangan telah menyentuh 5 persen.
Situasi ini menunjukkan upah riil masyarakat mengalami penurunan. Dengan kata lain, kenaikan pendapatan yang diterima pekerja belum mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari.
“Artinya upah riil menurun. Ini semestinya menekan konsumsi khususnya kelas menengah ke bawah,” jelas dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM tersebut.
Tekanan terhadap daya beli juga berpotensi dipengaruhi kondisi pasar keuangan. Denni mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan hingga 29 persen sepanjang Januari-September 2026.
Penurunan tersebut dapat menimbulkan efek kekayaan negatif (*negative wealth effect*), terutama bagi kelompok masyarakat menengah atas yang memiliki investasi di pasar modal.
Ketika nilai portofolio investasi menyusut, investor cenderung merasa kekayaannya berkurang. Kondisi tersebut berpotensi membuat mereka menahan pengeluaran dan mengurangi konsumsi.
Faktor lain yang turut memengaruhi perilaku belanja masyarakat adalah kenaikan suku bunga. Imbal hasil tabungan, deposito, dan obligasi yang lebih menarik dapat mendorong masyarakat dengan dana berlebih untuk menunda konsumsi dan memilih menyimpan uangnya.
Ketidakpastian ekonomi juga membuat masyarakat cenderung meningkatkan simpanan sebagai langkah antisipasi menghadapi risiko keuangan pada masa mendatang.
Selain itu, kenaikan harga Pertamax pada pertengahan Juni 2026 dinilai turut memberikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok menengah atas, selama kuartal III 2026.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, Denni mengakui sejumlah program pemerintah turut memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui investasi dan pengeluaran pemerintah.
Dua program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menurut Denni, implementasi kedua program tersebut ikut mendorong aktivitas sejumlah sektor usaha. Hal itu terlihat dari pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 11,22 persen serta sektor konstruksi sebesar 6,42 persen pada kuartal III 2026.
Pertumbuhan kedua sektor tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang meningkat seiring pelaksanaan program pemerintah. Namun, capaian tersebut juga perlu dibaca bersama indikator konsumsi rumah tangga agar gambaran pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada angka PDB. [aje]
