Grid.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah angkat bicara menanggapi hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai proyek pengadaan jasa pemengaruh (influencer) bernilai Rp14,7 miliar di lingkungan dua kementerian. Sebelum menentukan langkah penanganan, lembaga tersebut menegaskan perlunya mengkaji terlebih dahulu indikasi pelanggaran hukum dan batas wewenang yang dimilikinya atas laporan tersebut.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ketika memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) malam, dilansir Grid.ID dari Kompas.tv.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa penelaahan terhadap ranah kewenangan lembaga menjadi faktor penentu sebelum proses hukum lanjutan dapat diputuskan.
"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak."
Adapun perihal kemungkinan adanya benturan kepentingan, Budi mendorong instansi terkait agar terlebih dahulu meninjau ulang seluruh mekanisme pengadaan barang dan jasa mereka, mulai dari tahap perencanaan awal hingga eksekusi di lapangan.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” jelas Budi.
Sebelumnya, isu ini mencuat setelah ICW memublikasikan hasil pemantauannya ke publik pada Senin (9/11/2026). Mengacu pada catatan realisasi belanja pemerintah milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), organisasi tersebut mendata adanya delapan proyek pengadaan dengan total anggaran mencapai Rp14.696.955.002.
Rincian paket tersebut terbagi atas lima proyek di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk tahun 2024, serta tiga proyek lainnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Berdasarkan temuan ICW, seluruh paket tersebut menggandeng PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa, yang struktur kepemilikannya disebut mengarah kepada Raffi Ahmad.
Menanggapi sorotan publik setelah laporan ICW ramai diperbincangkan, pihak PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) selaku perusahaan milik Raffi Ahmad turut memberikan klarifikasi resmi terkait kerja sama publikasi dengan instansi pemerintah senilai Rp14,69 miliar tersebut.
Pihak perusahaan memaparkan bahwa nominal anggaran dalam kontrak tidak semata-mata dialokasikan untuk penayangan unggahan di platform media sosial, melainkan meliputi pembuatan materi konten, akomodasi perjalanan, kebutuhan logistik, kehadiran influencer dalam sejumlah agenda, penyelenggaraan acara luring (off-air), dan rangkaian program promosi lain.
Selain itu, RANS memastikan bahwa penetapan besaran tarif dalam kerja sama tersebut telah mengacu pada standar daftar harga komersial (commercial rate card) yang juga diberlakukan kepada para klien lainnya. (*)
Artikel Asli
