Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperluas dukungan terhadap sektor perumahan.
Menurut Maruarar, pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai instrumen yang tersedia agar masyarakat semakin mudah mendapatkan akses terhadap hunian layak. Dukungan tersebut tidak hanya melalui pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah yang kondisinya belum memenuhi standar kelayakan.
Dia menilai, pemerintah perlu bergerak lebih cepat dalam merealisasikan berbagai kebijakan perumahan, termasuk dengan melibatkan instrumen pembiayaan yang sudah tersedia.
"Jadi, bagaimana dua instrumen itu bisa dipakai? Yaitu PNM dan KUR. Jadi, saya pikir langkah-langkah itu yang memang harus kita bisa lakukan. Dan Presiden maunya cepat," ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dia menegaskan bahwa jajaran pemerintah merupakan pembantu Presiden sehingga harus menjalankan arahan yang telah ditetapkan. Menurutnya, kebijakan yang sudah diputuskan tidak seharusnya berhenti pada tahap pembahasan, tetapi perlu segera direalisasikan.
"Jadi, saya pikir kita ini pembantu presiden, dan tidak ada misi-misi pembantu presiden. Karena kan kita misi-misi presiden," katanya.
Baca Juga: Dari Maruarar hingga Raja Juli, Ini 6 Menteri dengan Kinerja Terendah Versi IPO
Baca Juga: Harga Rumah RI Naik, Penjualan Anjlok 8,43%
Sebelumnya, Maruarar menyebut Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah ditingkatkan dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 450.000 unit pada 2026.
Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan tukang bangunan, pemasok material, hingga toko bahan bangunan.
"Bedah Rumah itu sangat menggerakkan ekonomi karena ada tukang bangunan, ada bahan-bahan bangunan yang bergerak, toko-toko bangunan yang hidup di daerah," ujar Maruarar.
