Pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN. Pasalnya, hingga Oktober tahun ini, realisasi setoran pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target Rp2.357,7 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara mengatakan, kekurangan penerimaan tersebut menjadi pekerjaan yang harus dikejar Direktorat Jenderal Pajak menjelang penutupan tahun anggaran.
“Bukan pekerjaan yang mudah, mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Suahasil, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan belanja negara. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dan target penerimaan tahun ini tercapai.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara,” katanya.
Ia pun meminta masyarakat dan media turut mendukung upaya pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Pasalnya, dana yang berasal dari pembayaran pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara.
“Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ungkapnya.
Di tengah kebutuhan mengejar target tersebut, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 sebenarnya mencatatkan pertumbuhan 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Suahasil menyebut peningkatan ini sejalan dengan aktivitas ekonomi yang membaik serta perbaikan administrasi perpajakan.
Selain itu, implementasi sistem Coretax juga dinilai membantu proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah bagi wajib pajak.
Baca Juga: Duit Asing Masuk Rp127,6 T, tapi Kabur dari Saham Rp97 T
Baca Juga: Setoran Pajak Rp1.796,8 Triliun, Pemerintah Kejar Rp514 Triliun dalam 2 Bulan
“Coretax juga telah digunakan dan kualitasnya makin membaik sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk bisa membayar pajak dengan lebih mudah,” jelas Suahasil.
Pemerintah juga mencatat pertumbuhan pada sejumlah komponen penerimaan pajak. PPh nonmigas meningkat seiring aktivitas ekonomi dan administrasi perpajakan. Sementara itu, PPh migas tumbuh 84,7% mengikuti kenaikan harga minyak bumi.
Adapun penerimaan PPN dan PPnBM turut ditopang konsumsi domestik serta daya beli masyarakat yang masih kuat.
Dengan kebutuhan penerimaan Rp514 triliun dalam November dan Desember, pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan penerimaan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak agar target APBN 2026 dapat terpenuhi.
