Mahasiswi Unila Diduga Dilecehkan Kaprodi Saat Minta Tanda Tangan Tesis

detik.com
1 jam lalu
Cover Berita
Bandar Lampung -

Mahasiswi pascasarjana Universitas Lampung (Unila) melaporkan oknum kepala program studi (kapordi) berinisial RF ke polisi. Korban mengaku menjadi menjadi korban pelecehan seksual saat meminta tanda tangan hasil seminar tesis.

Kepastian laporan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun. Laporan diterima SPKT Polda Lampung pada Senin (9/11/2026).

"Korban sudah membuat laporan polisi di Polda Lampung," kata Yuni, Selasa (10/11/2026).

Baca juga: Ini Siasat Pasutri di Blitar Tersangka Bisnis Video Porno Raup Rp 400 Juta

Sebelum korban membuat laporan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Lampung telah lebih dulu mendatangi korban. Polisi juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memberikan pendampingan.

Langkah tersebut dilakukan agar korban mendapatkan dukungan selama proses hukum, sekaligus memastikan perkara yang dilaporkan dapat ditangani.

Dugaan pelecehan ini sebelumnya ramai diperbincangkan setelah korban mengungkapkan pengalamannya melalui media sosial. Korban menyebut peristiwa itu terjadi pada 5 Mei 2026. Saat itu, dia menemui RF untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah menjalani seminar hasil tesis.

Korban menyebut RF melakukan sejumlah kontak fisik yang tidak diinginkan. Tak hanya itu, pelaku juga beraksi ketika korban hendak keluar dari ruangan.

Baca juga: Pasutri yang Ditangkap di Blitar Jual Konten Porno ke Website Berlangganan

Persoalan tersebut kemudian ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila.

Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, sebelumnya mengungkapkan tim telah memeriksa korban dan dosen yang dilaporkan. Dari pemeriksaan tersebut, PPKPT menemukan unsur-unsur dugaan kekerasan seksual.

Hasil pemeriksaan itu telah disampaikan kepada pimpinan universitas dalam bentuk rekomendasi. Meski demikian, Sukarmin menegaskan PPKPT tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kesalahan pidana seseorang karena bukan merupakan lembaga penegak hukum.

Baca selengkapnya di sini




(idh/imk)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Sah! Merek, Logo, dan Aset IWAPI Resmi Diserahkan kepada Pendiri Dewi Motik Pramono
• 13 jam lalujpnn.com
thumb
Link Live Streaming Liga Voli Korea: IBK Altos Kedatangan Lawan Kuat Hari Ini
• 1 menit lalutvonenews.com
thumb
Ketika Wali Kota Takut Kritik: Potret Buruk Cara Berpikir Tasming Hamid
• 16 jam laluharianfajar
thumb
Megawati Hangestri Dibuat Mati Kutu, Media Korea Selatan Ungkap Kekurangan Hyundai E&C Hillstate
• 5 jam lalutvonenews.com
thumb
MoraRepublic Rocket Week 2026 Kembali Digelar, Perkuat Eksistensi Pascamerger
• 12 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.