HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Polemik dualisme organisasi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Sulawesi Selatan berujung pada gagalnya puluhan atlet anggar Kabupaten Wajo dan Bone tampil dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulsel 2026.
Atlet dari kedua daerah tersebut tidak mendapat izin bertanding dari Tim Technical Delegate dan Tim Keabsahan Cabang Olahraga (Cabor) Anggar Sulsel. Keputusan itu diambil karena para atlet dinilai belum memenuhi persyaratan keabsahan untuk mengikuti pertandingan.
Persoalan ini tidak lepas dari konflik dualisme kepengurusan IKASI Sulsel yang turut dipersoalkan dalam pelaksanaan technical meeting.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman, mengaku telah berupaya mempertemukan dan memberikan pemahaman kepada seluruh pihak agar persoalan tersebut tidak menghambat keikutsertaan atlet.
Ia berharap pertandingan tetap berlangsung dengan mengakomodasi seluruh atlet dari Kabupaten Wajo dan Bone.
“Saya selaku kepala dinas mencoba untuk mendatangi mereka semua untuk memberikan pengertian agar kejuaraannya tetap berjalan dan semua atlet yang berasal dari Bone dan Wajo tetap dipertandingkan,” kata Suherman saat ditemui di Jalan Yusuf Dg Ngawing, Kecamatan Rappocini, Makassar, Jumat, 13 November.
Diketahui, Tim Technical Delegate dan Tim Keabsahan menyatakan keputusan mereka didasarkan pada surat keputusan (SK) tim keabsahan serta arahan KONI Sulsel.
Pihak yang merasa keberatan dipersilakan mengajukan sanggahan kepada KONI Sulsel.
Suherman menjelaskan, persoalan dualisme organisasi merupakan ranah kewenangan KONI bersama induk organisasi cabang olahraga terkait. Sementara Dispora Sulsel hanya sebatas mengusulkan agar seluruh atlet dapat diberikan kesempatan bertanding.
“Kalau masalah dualisme itu kan ada pada posisi KONI dan cabang olahraga tersebut. Kami dari provinsi mengusulkan kepada KONI agar atlet dipertandingkan dan kami mendorong pelaksanaan pertandingan tersebut. Masalah dualisme sudah menjadi kewenangan cabang olahraga masing-masing di bawah naungan Komite Olahraga Nasional,” jelasnya.
Meski telah diupayakan penyelesaian, polemik tersebut berakhir dengan tidak tampilnya tim anggar dari kedua kabupaten tuan rumah Porprov 2026.
Padahal, pihak tuan rumah mengklaim seluruh atlet, pelatih, manajer, hingga ofisial telah mengikuti proses administrasi dan mengantongi identitas peserta.
Ketua IKASI Kabupaten Wajo, Abdul Muis, menyayangkan persoalan keabsahan baru mencuat setelah para atlet menjalani latihan dan menyelesaikan tahapan administrasi.
Ia menyebut para atlet sebelumnya telah melalui proses verifikasi, terdaftar sebagai peserta, bahkan telah mendapatkan ID card.
“Verifikasi sudah dan terdaftar, makanya terbit ID card dan lainnya. Saya tidak ada kepentingan, murni mencari bibit atlet agar anak-anak muda bisa mengasah kemampuan di cabang olahraga,” kata Abdul Muis dalam rapat tersebut.
Persoalan dualisme organisasi ini pun berujung pada kerugian bagi para atlet. Mereka yang telah mempersiapkan diri melalui latihan dan proses administrasi justru kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di arena Porprov 2026.(uca)
