Politikus PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan keinginan partainya agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Lalu mengatakan, PKB menginginkan Cak Imin untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden.
“Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?” kata Lalu saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Meski demikian, ia menyebut proses penentuan pengganti Gibran masih berjalan dan menunggu keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
“Nah, tapi ya kembali lagi, kembali lagi bahwa ini masih berproses, tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada bapak presiden selama maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden beliau, ya kita tunggu saja,” ujarnya.
Meski telah menyampaikan keinginan partainya, Lalu mengaku belum mengetahui adanya pembicaraan internal PKB mengenai nama-nama yang berpotensi menjadi calon pengganti Gibran.
Ia kembali menegaskan bahwa Cak Imin merupakan sosok yang diharapkan PKB.
“Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan komunikasi Presiden Prabowo dengan partai politik mengenai pengisian jabatan wakil presiden, Lalu menduga komunikasi tersebut sudah mulai berlangsung.
“Ya tentu sedang ya, saya saya menduga ini, walaupun dinamika dan situasinya masih seperti ini, saya menduga sudah ada komunikasi-komunikasi lah, ya,” katanya.
Di sisi lain, Lalu menegaskan PKB akan mengikuti keputusan Muhaimin Iskandar selaku ketua umum partai terkait sosok yang nantinya akan diusulkan sebagai pengganti Gibran.
“PKB prinsipnya sami’na wa thana terhadap ketua umum. Jadi ketua umum memutuskan apa, ketua umum memutuskan siapa, kami sebagai prajurit tentu akan mengamankan,” tuturnya.
Ia pun mengimbau, seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas di tengah dinamika politik yang terjadi. Kata dia, stabilitas negara dan keberlangsungan program pemerintah harus tetap menjadi perhatian bersama.
“Jadi apa pun kondisi politik hari ini, saya menghimbau kepada kita semua, seluruh anak bangsa, mari kita sama-sama jaga kondusivitas, sama-sama jaga keamanan, serahkan sepenuhnya kepada pihak yang memang memiliki kewenangan sesuai dengan regulasi dan undang-undang,” pungkasnya.
