Jakarta: Pemerintah menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) untuk menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara transaksi perdagangan secara online dan konvensional. Kebijakan ini bertujuan menjaga persaingan usaha atau level playing field agar pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital mendapatkan perlakuan perpajakan yang setara dengan pedagang di toko fisik.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pengenaan pajak terhadap transaksi online diperlukan untuk mengatasi perbedaan perlakuan perpajakan antara kedua jenis perdagangan tersebut. Menurut dia, pembelian barang secara konvensional selama ini telah dikenakan PPN, sedangkan transaksi barang yang dilakukan melalui platform online sebelumnya belum mendapatkan perlakuan yang sama.
"Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN. Sehingga menjadi tidak level playing field. Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini, meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil. Jadi menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang dimulai diterapkan ini," ucap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Suahasil menjelaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat menyamakan perlakuan perpajakan terhadap kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui toko fisik maupun platform digital. Dengan demikian, perbedaan saluran penjualan tidak lagi menjadi pembeda dalam pengenaan pajak.
Menurut dia, esensi penerapan PMSE bukan semata-mata mengenai penerimaan negara, melainkan juga memastikan adanya kesetaraan dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah ingin menciptakan persaingan usaha yang lebih setara meskipun transaksi dilakukan melalui sarana yang berbeda.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: Metrotvnews.com/Tiaranissa Juliansyah.
Baca Juga :
Subsidi dan Kompensasi APBN Tembus Rp415,8 Triliun hingga OktoberDi sisi lain, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak dari aktivitas PMSE sebesar Rp14,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan tersebut berasal dari jenis pajak penghasilan (PPh) dan PPN.
Suahasil menjelaskan penerimaan pajak PMSE sebenarnya telah berjalan melalui transaksi lintas batas internasional. Salah satunya berasal dari layanan video streaming berlangganan yang digunakan masyarakat.
"PMSE itu sebenarnya sudah berjalan untuk transaksi yang sifatnya lintas batas internasional. Kita semua, teman-teman yang suka nonton TV, pakai remote, pilih-pilih channel, itu sebagian dari video streaming-nya sebenarnya sudah bayar PPN. Anda bayar PPN dalam rekening bulanan langganan dari video streaming tersebut," ujar Suahasil.
Ia mengatakan PPN dari layanan video streaming tersebut selama ini telah dibayarkan melalui rekening berlangganan pengguna. Dengan demikian, penerimaan pajak dari aktivitas perdagangan menggunakan sarana elektronik bukan merupakan hal yang sepenuhnya baru bagi pemerintah.
Sementara itu, penerapan PMSE untuk transaksi dalam negeri mulai dikonsolidasikan pada November 2026. Suahasil menyebutkan angka penerimaan dari transaksi dalam negeri tersebut akan dilaporkan pada bulan berikutnya setelah Surat Pemberitahuan (SPT) dikonsolidasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Pelaporan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November, sedangkan pembayaran pajaknya dilakukan pada tanggal 15. Pemerintah selanjutnya akan menyampaikan realisasi penerimaan dari kebijakan PMSE transaksi dalam negeri tersebut. (Tiaranissa Juliansyah)
