Majalengka, VIVA - Penyakit tuberkulosis (TBC) bukan hanya menjadi persoalan kesehatan bagi penderitanya. Penyakit menular ini juga bisa mengganggu produktivitas kerja hingga membebani kondisi sosial ekonomi keluarga selama pasien menjalani pengobatan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengingatkan penanganan TBC tidak boleh hanya berfokus pada pemberian obat dan pelayanan medis. Sebab, pasien membutuhkan waktu pengobatan sekitar tiga hingga enam bulan, yang berpotensi memengaruhi aktivitas sehari-hari, terutama bagi mereka yang masih berada dalam usia produktif
Kondisi tersebut juga membuat keluarga harus ikut memberikan pendampingan selama proses pengobatan. Karena itu, menurut Wiyagus, penanganan TBC membutuhkan dukungan lintas sektor, bukan hanya tenaga kesehatan.
"Ekosistem yang terdampak oleh pengobatan TB ini tidak hanya masalah kesehatan," tutur dia, Jumat (13/11/26).
Pernyataan itu disampaikan Wiyagus saat mendampingi Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dalam kunjungan kerja percepatan penanggulangan TBC di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (12/11/26).
Wiyagus mencontohkan, dukungan terhadap penderita TBC juga perlu menyentuh kondisi tempat tinggal dan kebutuhan gizi. Kementerian Kesehatan telah menggandeng sejumlah kementerian untuk membantu renovasi rumah dengan sanitasi dan ventilasi yang kurang baik, serta pemenuhan gizi bersama Kementerian Sosial.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus bergerak bersama agar penanganan TBC tidak berhenti pada pengobatan pasien. Kader kesehatan dan kader TBC juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
Wiyagus mengingatkan, pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah sebagaimana diatur dalam konstitusi.
"Ini kan bagian dari pengejawantahan konstitusi kita, Pasal 28H (UUD 1945), bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak," ujarnya.
Dia menegaskan, Kemendagri memiliki peran memastikan pemerintah daerah menjalankan kewajiban pelayanan dasar, termasuk sektor kesehatan. Pelaksanaannya harus terlihat melalui kinerja perangkat daerah, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.
"Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan," kata dia.
