Jakarta, VIVA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan, sosok wakil presiden (wapres) baru pengganti Gibran Rakabumimg Raka yang ideal harus memiliki ikatan kuat dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Said, sosok tersebut bisa berasal dari partai politik besar di parlemen, bahkan jika perlu dari partai dengan kekuatan terbesar. Namun, calon wapres itu juga harus memiliki kecakapan serta rekam jejak di pemerintahan agar pengalamannya dapat membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Hal penting lainnya kata Said, meskipun berasal dari kelompok politik, wapres baru tidak boleh menjadi pesaing atau menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan nasional.
Said juga berharap pasangan Presiden dan wapres baru nantinya dapat kembali berpasangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Dengan begitu, hasil pembangunan yang telah dicapai dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, wapres baru diharapkan mampu melengkapi kepemimpinan nasional dengan membantu Presiden memetakan persoalan strategis dan merumuskan solusinya. Peran tersebut mencakup penyelesaian masalah dalam jangka pendek maupun menengah, tetapi tetap sejalan dengan arah politik Presiden.
Menurut Said, skema tersebut menjadi pilihan paling ideal agar pemerintah dapat lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, sekaligus menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan.
Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Sebab, Presiden merupakan pihak yang paling memahami sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin bangsa dalam tiga tahun ke depan.
"Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," tuturnya.
Sebagai informasi, Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan diri berhenti sebagai wakil presiden pada Kamis (12/12), sehingga kini jabatan wapres kosong.
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
