Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkap skenario yang sudah disusun DPR sebelum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri.
Rencana itu mencakup sidang paripurna, pembentukan panitia khusus (pansus), dan pengiriman rumusan pendapat DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu sekitar 10 hari.
Doli menyampaikannya dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia, Jumat (13/11/2026).
Menurut Doli, anggota DPR kemarin sore sudah sampai pada penentuan tanggal paripurna. Rapat itu rencananya digelar hari ini untuk menyepakati hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai sikap DPR secara keseluruhan, bukan lagi usulan sekitar 120 anggota.
Setelah itu, DPR akan langsung membentuk pansus yang bekerja beberapa hari. Rumusan pendapat DPR ditargetkan final pekan depan, lalu dikirim ke MK dengan tenggat sekitar 10 hari.
“Jadi serius, enggak ada drama,” kata Doli.
Ia mengakui sidang paripurna hari ini akhirnya dibatalkan. DPR, menurut dia, baru akan menentukan langkah berikutnya mulai besok.
Doli menceritakan bahwa gerakan ini tumbuh dari diskusi kelompok kecil politisi lintas partai. Ia mengaku awalnya tidak setuju membentuk hak angket atau pansus hanya untuk membuktikan seseorang punya ijazah. Ia justru orang pertama yang mengusulkan agar DPR langsung memakai hak menyatakan pendapat.
Ia menyebut politisi PKS lebih dulu menawarkan komunikasi lintas fraksi. “Saya bilang, kalau diundang, ya kita datang,” ujarnya.
Dukungan lalu melebar. Doli menyebut hampir semua fraksi ikut, sementara di PAN hanya satu anggota yang menandatangani.
Doli menolak anggapan ada aktor yang mengatur gerakan ini. Menurutnya, semuanya muncul secara alami dari rasa tanggung jawab konstitusional anggota DPR atas putusan hukum yang ada.
Doli menyebut dua putusan peradilan sebagai pijakan. Ia merujuk MK, yang menurut pembacaannya tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah SMA atau sederajat dan menyerahkan tindak lanjutnya ke lembaga lain, serta Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah.
“Urusan di wilayah hukum sudah final, masuk ke wilayah politik. Wilayah politik itu siapa? Ya, DPR,” ujarnya.
