Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah menambah alokasi transfer ke daerah (TKD) 2026 menjadi Rp 726,3 triliun dari pagu awal Rp 693 triliun. Tambahan tersebut mencakup Rp 10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp 18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana di sejumlah daerah.
Suahasil mengatakan, tambahan anggaran penanganan bencana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026. Sementara itu, tambahan transfer untuk kebutuhan nonbencana ditetapkan melalui KMK Nomor 198 Tahun 2026.
“Di dalam APBN awal 2026 dialokasikan transfer ke daerah Rp 693 triliun, namun sejalan dengan berjalannya APBN 2026 ada tambahan-tambahan transfer ke daerah, tambahan Rp 10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN, Jumat (13/11).
Dengan penambahan tersebut, pagu TKD 2026 mencapai Rp 726,3 triliun. Pemerintah juga menaikkan alokasi transfer ke daerah dalam APBN 2027 menjadi Rp 735 triliun.
Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menyalurkan TKD sebesar Rp 653,2 triliun atau 90 persen dari total pagu setelah revisi.
Penyaluran tersebut terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 437,8 triliun. Dana tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji serta pembiayaan 3 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 1 juta peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui DBH cukai hasil tembakau (CHT) dan DBH sawit.
Selanjutnya, dana transfer khusus yang meliputi dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, dan hibah daerah telah disalurkan sebesar Rp 140,4 triliun.
Dana tersebut dimanfaatkan antara lain untuk bantuan operasional sekolah (BOS), 1,04 juta siswa kesetaraan, pembangunan 32.495 saluran air minum, penanganan 531 kilometer jalan, serta revitalisasi dan perbaikan 124 rumah sakit umum daerah (RSUD).
Selain itu, sebanyak 5,96 juta siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 1,68 juta guru juga tercatat sebagai penerima manfaat.
Sementara itu, penyaluran dana desa, dana insentif, dana khusus, dan dana keistimewaan telah mencapai Rp 75,4 triliun.
Suahasil menegaskan, transfer ke daerah perlu dilihat sebagai bagian dari satu kesatuan intervensi pemerintah melalui APBN dan APBD kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
“APBN dan APBD adalah satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.
