Jelang Tutup Tahun, Penerimaan Pajak Indonesia Masih Kurang Rp514 Triliun

Jakarta: Penerimaan pajak Indonesia hingga Oktober 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Namun, pemerintah masih memiliki tantangan untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun karena realisasi pajak yang terkumpul saat ini belum mencapai 80 persen dari target yang ditetapkan.

Dalam Konferensi Pers APBN KiTA pada Jumat, 13 November 2026, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.176,8 triliun hingga akhir Oktober 2026. Jumlah tersebut baru mencapai 76,2 persen dari target dan tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya . 

Suahasil menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi serta perbaikan administrasi perpajakan melalui penggunaan Coretax.

"Penerimaan pajak ini terus naik seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat… dan kemudian Coretax juga telah digunakan dan kualitasnya semakin membaik sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk bisa membayar pajak dengan lebih mudah," jelasnya Suahasil, dikutip dari Metro TV pada Jumat, 13 November 2026.

Meski penerimaan pajak meningkat, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara. Suahasil menyebut masih terdapat Rp514 triliun yang perlu dikumpulkan oleh negara.

“Dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak. Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara,” ujarnya.

    Penerimaan Jenis Pajak 
Dari sisi jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas menjadi salah satu penyumbang utama dengan penerimaan Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen. Peningkatan ini didorong aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh 39,1 persen seiring konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat yang masih kuat. Penerimaan PPh migas juga meningkat 84,7 persen, didorong kenaikan harga minyak bumi.

Namun, tidak semua pos penerimaan pajak mengalami pertumbuhan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat turun 3,7 persen akibat pergeseran pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun. Penurunan juga terjadi pada pajak lainnya non deposit sebesar 9 persen. Sementara itu, deposit pajak menyusut 49,8 persen.

Suahasil menjelaskan, penurunan deposit pajak bukan berarti masyarakat semakin sedikit membayar pajak. Sebaliknya, wajib pajak kini semakin banyak melakukan pembayaran langsung ke pos penerimaan pajak sesuai jenis kewajibannya.

"Deposit pajak turun bukan karena orang gak bayar pajak, tapi karena penggunaan account deposit pajak lainnya itu semakin mengecil. Artinya para wajib pajak kita telah membayarkan pajaknya langsung kepada items-items pos penerimaan pajak yang di atasnya," jelasnya.

Selain penerimaan pajak konvensional, pemerintah juga memperoleh penerimaan dari aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan sektor ekonomi digital lainnya yang mencapai Rp14,1 triliun melalui PPh dan PPN. (Wisa Irena Br Sitepu)