Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan pihaknya ingin memproses cepat pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres). Hal ini ditujukan agar tak terjadi kekosongan lama pada jabatan Wapres.
Muzani menyampaikan, MPR memiliki waktu 60 hari untuk memproses pengisian Wapres sejak menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Artinya, kata dia, batas akhir pengisian jabatan Wapres pada 10 Januari 2027.
Baca juga: MPR Gelar Rapat Gabungan, Bakal Tentukan Rapat Paripurna Pemilihan Jabatan Wapres
"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," ucap Muzani.
Dengan begitu, Muzani berkata, pengisian jabatan Wapres dapat cepat terisi. "Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," katanya."Kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi ini akan berjalan di MPR. Kami merasa bahwa support dan dukungan itu luar biasa," imbuhnya.
Baca Juga:Gempa Hari Ini Guncang Pacitan, Cek Magnitudo dan Pusat GetarannyaBaca juga: Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi di Istana Bogor Sore Ini, Bahas Nama Pengganti Gibran?
Sebelumnya, MPR menggelar rapat gabungan (ragab) pasca Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pemberhentian sebagai Wakil Presiden (Wapres). Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, pelaksanaan Ragab ini merupakan tindaklanjut hasil rapat pimpinan (rapim) pada Kamis (12/11/2026).
Ragab ini diikuti oleh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR."Rapat gabungan hari ini akan membahas empat hal. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan Wakil Presiden oleh MPR. Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini," ujar Muzani sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Kedua, kata Muzani, Ragab akan meminta persetujuan agar pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wapres. Ia berkata, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR.
"Kapan surat akan dikirim? Akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," ucapnya.
Baca Juga:BGN Suspend 91 SPPG, Rp18,19 Miliar Temuan BPK Belum DikembalikanKetiga, kata dia, Ragab akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 dari seluruh anggota MPR. Tim verifikasi ini terdiri dari 36 orang. Sedianya, tim verifikasi ini bertugas untuk meverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden.
"Dan yang keempat, rapat akan membentuk tim ad hoc yang tugasnya mempersiapkan Ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rapat Paripurna MPR itu," ujar Muzani.
#nasional
