Jakarta, VIVA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,2 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Program tersebut telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (13/11/2026) mengapresiasi berbagai upaya reformasi tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.
Ia menyebutkan bahwa manajemen baru BGN yang mulai bekerja sejak Juli 2026 telah melakukan sejumlah pembenahan.
Upaya tersebut mencakup perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pengecekan langsung di lapangan.
Selain itu, BGN memperluas akses layanan di wilayah prioritas dengan mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian melalui sejumlah upaya, termasuk uji coba sistem prasmanan di sekolah, mendorong pemanfaatan rantai pasok dan sumber daya manusia lokal dalam pelaksanaan program tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Suahasil juga menyampaikan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Keberadaan koperasi tersebut dinilai dapat mendekatkan penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat.
KDMP mulai berperan dalam penyaluran berbagai barang bersubsidi serta pembelian hasil produksi desa. Peran tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026.
Sejumlah komoditas yang dapat disalurkan melalui koperasi meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tabung LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan berbagai barang bersubsidi lainnya.
Layanan gerai koperasi juga telah mulai beroperasi di berbagai daerah. Sementara itu, anggaran pembangunan KDMP telah tersedia sejak awal penyusunan APBN 2026.
Suahasil memastikan pembayaran anggaran pembangunan koperasi akan dilakukan setelah seluruh tahapan pembangunan, verifikasi, dan validasi selesai dilaksanakan.
Pembayaran akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pembayaran tersebut mencakup gerai yang telah selesai dibangun, diverifikasi, divalidasi, dan diajukan tagihannya kepada Kemenkeu.
