REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikannya dalam acara Temu dan Silaturahmi Gubernur Sulsel Bersama Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, Perangkat Daerah, dan Serikat Pekerja/Buruh di Makassar, Jumat.
Sudirman menekankan bahwa data statistik resmi menjadi landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum. Ia mengajak seluruh unsur yang hadir untuk menjaga dialog terbuka dan saling menghormati demi mencapai kesepakatan yang adil.
Dialog Berdasarkan Data
Gubernur berharap agar Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi yang terukur. Di sisi lain, para pengusaha diharapkan dapat menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan masing-masing.
"Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," ujar Andi Sudirman. Ia menambahkan bahwa komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha sangat penting untuk membangun kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan.
Fokus pada Kesejahteraan Pekerja
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel ingin lebih konkret dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja/buruh. Menurutnya, pekerja/buruh merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan dapat memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi para pekerja dan serikat buruh. “Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Andi Sudirman menekankan bahwa forum rutin ini menjadi wadah untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha guna mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi.
