SIMALUNGUN, iNews.id - Anggota DPRD Simalungun Joel Sinaga mendorong pemerintah kabupaten segera memastikan regulasi pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat. Kepastian kebijakan tersebut dinilai penting agar anggaran daerah pada 2027 dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian.
Joel meminta Pemkab Simalungun lebih proaktif mengejar kepastian regulasi kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi perubahan skema pembiayaan sebelum APBD 2027 ditetapkan.
"Pemkab harus lebih proaktif mengejar regulasinya ke pusat," kata Legislator Partai Perindo yang duduk di Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun ini, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga:Kasus Suap ATR/BPN, KPK Sita Toyota Land Cruiser Milik Eks Bupati Kebumen Gus ArifJoel mengungkapkan, informasi yang diterimanya menyebutkan rencana pengalihan pembayaran gaji PPPK ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dibahas dan diputuskan dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan. Kebijakan tersebut disebut-sebut mulai berlaku pada awal 2027.
Meski demikian, aturan resmi yang menjadi landasan pelaksanaannya belum diterbitkan. Padahal, kepastian skema pembiayaan dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat memperhitungkan perubahan beban belanja pegawai dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Saat ini, belanja gaji PPPK di Kabupaten Simalungun mencapai sekitar Rp300 miliar per tahun. Jika pembiayaannya beralih ke APBN, anggaran yang selama ini dialokasikan melalui APBD berpeluang dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan pertanian yang masih membutuhkan dukungan anggaran lebih besar.
"Kalau itu sudah jelas regulasinya, berarti APBD kita tidak terbebani lagi. Dana itu bisa kita alihkan untuk infrastruktur, pertanian dan yang lainnya," kata Sarjana Teknik lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Jawa Barat ini.
Joel juga berharap ruang fiskal yang lebih leluasa dapat membantu pemerintah daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat. Selama ini, keterbatasan alokasi anggaran membuat sejumlah usulan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD belum seluruhnya dapat terealisasi.
Baca Juga:Gempa Hari Ini Guncang Pacitan, Cek Magnitudo dan Pusat GetarannyaKarena itu, Joel meminta kepastian kebijakan pengalihan gaji PPPK diperoleh sebelum penetapan APBD Simalungun pada 30 November 2026. Dengan begitu, pemerintah daerah dan DPRD masih memiliki kesempatan menyesuaikan struktur belanja serta menentukan prioritas pembangunan secara lebih optimal.
"Sebelum keputusan diambil tentang APBD tanggal 30 November, informasi itu sudah ada. Kemarin sudah saya sampaikan juga kepada Bupati," terangnya.
Dalam Paripurna Nota Pengantar Bupati Simalungun tentang APBD 2027, Bupati Anton Achmad Saragih menyampaikan rancangan APBD mencapai Rp2,4 triliun. Sementara itu, jumlah PPPK penuh waktu dan paruh waktu di lingkungan Pemkab Simalungun lebih dari 8.000 orang yang bertugas sebagai guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
#sumut
