jpnn.com, JAKARTA - Dokumen usulan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini resmi berada di tangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Berkas permohonan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Forum PPPK Universitas Teuku Umar (UTU) dalam momentum kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026).
BACA JUGA: TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi
Penyerahan dokumen aspirasi ini dilakukan oleh Anggota Presidium Forum PPPK UTU, Nurlian, S.Sos., M.Sos., atas penugasan serta dukungan penuh dari Rektor UTU, Prof. Dr. Nyak Amir.
Saat ini, ribuan tenaga pendidik dan kependidikan eks PTNB tersebut tengah menunggu kebijakan khusus atau diskresi dari Presiden untuk menuntaskan persoalan status mereka.
BACA JUGA: Sebentar Lagi Terbit SE untuk PNS dan PPPK, Paruh Waktu Juga
Rektor UTU Prof. Dr. Nyak Amir turut menyampaikan dukungannya, dan menilai perjuangan ini penting sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi para pendidik di daerah.
Sebagai bentuk dukungan tersebut, Rektor menugaskan Nurlian untuk menyerahkan dokumen permohonan kepada Presiden Prabowo.
BACA JUGA: Pak Anton Sampai Meminta Maaf kepada PPPK dan PNS
Rektor UTU menyampaikan bahwa aspirasi dosen dan tenaga kependidikan eks PTNB perlu mendapat perhatian pemerintah karena menyangkut kepastian masa depan dan penghargaan terhadap pengabdian mereka dalam membangun perguruan tinggi negeri.
“Universitas Teuku Umar memberikan dukungan terhadap perjuangan Forum PPPK dalam menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. Para dosen dan tenaga kependidikan tersebut merupakan bagian dari perjalanan dan pembangunan perguruan tinggi negeri," kata Rektor Nyak Amir dikutip dari laman UTU, Jumat (13/11/2026)
Dia berharap aspirasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo bisa memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi mereka.
Sebagai perwakilan Forum PPPK UTU, Nurlian menjelaskan bahwa perjuangan alih status PPPK BAST PTNB menjadi PNS telah berlangsung cukup lama. Berbagai jalur komunikasi dan advokasi telah ditempuh, termasuk menyampaikan aspirasi kepada sejumlah lembaga dan instansi pemerintah.
Forum bersama perwakilan dari 35 PTNB juga telah beberapa kali melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Namun, hingga kini, belum terdapat penyelesaian konkret atas tuntutan tersebut.
“Harapan kami, melalui penyampaian dokumen permohonan ini secara langsung kepada Bapak Presiden, suara dan aspirasi kami dapat didengar serta memperoleh perhatian serius dari pemerintah," terang Nurlian.
Saat ini, lanjutnya, permintaan mereka hanya satu, yaitu pengalihan status PPPK BAST PTNB menjadi PNS melalui mekanisme hukum berupa diskresi Presiden, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak.
Ia menyebutkan aspirasi tersebut mewakili 2.606 dosen dan tenaga kependidikan dari 35 PTNB di seluruh Indonesia. Menurutnya, persoalan yang mereka hadapi bukan sekadar perubahan status pekerjaan, melainkan menyangkut kepastian masa depan, perlindungan hak, dan pengakuan negara terhadap pengabdian mereka dalam membangun serta mengembangkan perguruan tinggi negeri.
Nurlian juga menyoroti persoalan keadilan dalam proses penegerian PTNB. Dalam proses tersebut, aset berupa tanah dan bangunan telah diserahkan kepada negara melalui mekanisme BAST.
Sementara itu, dosen dan tenaga kependidikan yang tercantum dalam dokumen serah terima tersebut belum memperoleh kepastian status kepegawaian sebagaimana yang diharapkan. Padahal, mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan institusi pendidikan tinggi tersebut.
"Kami berharap negara memberikan perhatian yang proporsional terhadap pengabdian dosen dan tenaga kependidikan yang telah menjadi bagian dari perjalanan perguruan tinggi negeri,” ujar Nurlian.
Melalui dukungan Rektor UTU dan penyampaian dokumen kepada Presiden Prabowo, Forum PPPK UTU berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penyelesaian yang berkeadilan bagi 2.606 dosen dan tenaga kependidikan eks PTNB.
Bagi forum, kepastian status kepegawaian bukan hanya menyangkut masa depan para pegawai, tetapi juga penghargaan terhadap sumber daya manusia yang selama ini ikut membangun dan menjaga keberlanjutan pendidikan tinggi negeri di Indonesia. (esy/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Mesyia Muhammad
